Cawapres Jokowi Disarankan Bukan Ketum Partai

Sunnaholomi Halakrispen 24 Juni 2018 08:00 WIB
pilpres 2019
Cawapres Jokowi Disarankan Bukan Ketum Partai
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen
Jakarta: Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda menyarankan agar calon wakil presiden dari Joko Widodo pada pilpres 2019 bukan dari pimpinan salah satu partai pendukung. Hal tersebut dinilai dapat merusak konsolidasi selanjutnya. 

"Jangan ketua umum partai. Kalau ketua umum partai itu akan merusak konsolidasi dan soliditas koalisi. Terutama PDIP, belum tentu mau terima," ujar Hanta di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Juni 2018.

Apabila nantinya cawapres yang dipilih merupakan ketum partai dan lolos menjadi wakil presiden, wapres tersebut akan menjadi capres yang kuat pada pilpres 2024. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dianggap sebagai ancaman atau bahaya begi partai lain pengusung Jokowi di pilpres 2019.


"Itu berbahaya bagi partai lain. Nah karena itu bisa orang partai, tapi dia tidak ketum agar tidak terasosiasi kuat untuk efek ekor jas itu loh, perebutan antar partai. Jadi sebaik orang non partai atau orang partai yang bukan ketum," tuturnya.

Selain itu, kriteria yang tepat untuk menjadi cawapres Jokowi ialah harus memiliki modal elektabilitas yang kuat. Hal tersebut lantaran posisi Jokowi yang masih dinilai belum kuat.

Baca: Koalisi Jokowi Harus Segera Bersikap

"Karena Pak Jokowi meskipun kuat secara elektabilitas, Pak Jokowi belum aman secara elektoral. Karena itu Pak Jokowi membutuhkan figur yang mempunyai elektabilitas tinggi secara nama," imbuh Hanta.

Keriteria ketiga, calon tersebut memiliki pengalaman yang kuat untuk nantinya melengkapi Jokowi sebagai pasangannya. Kemudian yang terakhir ialah kecocokan bakal cawapres secara figur.

Berbeda dengan Jokowi, cawapres untuk Prabowo Subianto dinilai Hanta tidak harus dari non partai. Bahkan, dinilai harus memilih orang partai, karena secara resmi Prabowo baru diusung dari satu partai, yakni Gerindra.

"Misalnya dari PKS atau dari PAN atau Demokrat. Sehingga lengkap partainya. Kalau Pak Jokowi meskipun belum final tapi kan sudah banyak partai. Kalau dia ambil salah satu saja dari ketum, yang lain bisa pergi," ucapnya.





(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id