Tak Ada Perlakuan Khusus untuk Gugatan PKPU
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI Abdullah/Medcom.id/Fachri
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) memastikan memperlakukan sama setiap gugatan yang masuk. Termasuk gugatan soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

"Tidak ada. Kalau memang sudah maju, tanpa disuruh cepat pasti sudah cepat," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI, Abdullah di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Juli 2018.

Abdullah menjelaskan mekanisme pengajuan uji materiil bisa dilakukan pada hari kerja. Setelah berkas diterima MA, pemohon uji materi mempunyai waktu 14 hari kerja melengkapi berkas permohonan.


"Pemohon yang sudah melengkapi berkas, pihak MA menginformasikan kepada pihak termohon untuk mempelajari permohonan gugatan," ujar Abdullah.

Setelah itu, termohon mempunyai waktu 14 hari kerja lagi untuk melengkapi berkas. MA kemudian mengeluarkan putusan paling lambat 14 hari kerja.

"Karena batas waktunya cuma 14 hari bagi para pihak untuk melengkapi maupun menjawab, majelis pun cuma dikasih waktu 14 hari. Nanti sebelum 14 hari sudah putus," jelas Abdullah.

MA belum menerima laporan gugatan terkait PKPU. MA membuka diri buat pihak-pihak yang keberatan dengan PKPU itu.

"Belum ada yang lapor secara formal. Tapi enggak tahu kalau siang atau besok, nanti senantiasa akan kami sampaikan. Jadi silakan saja masyarakat yang akan mengajukan hak uji materiil ke MA, kami siap," ujar Abdullah.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id