Gedung DPR RI. Foto: MI/Barry Fatahilah
Gedung DPR RI. Foto: MI/Barry Fatahilah

Legislator Soroti Penyediaan Infrastruktur KPU

Nasional kpu pemilu DPR RI Pemilu 2024
Antara • 05 Mei 2022 20:04
Jakarta: Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyoroti persoalan penyediaan infrastruktur terkait sarana-prasarana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat dan daerah. Menurutnya, komitmen anggaran belum terlalu besar terhadap lembaga tersebut.
 
“Ketika kita sudah melaksanakan pemilu yang demokratis sejak 1999-2019 yang sudah berlangsung 20 tahun dan akan menginjak 25 tahun, maka negara harus perhatikan hal-hal tersebut (dukungan anggaran),” kata Rifqi dilansir Antara, Kamis, 5 Mei 2022.
 
Baca: Dukungan Anggaran Pemilu Diharapkan Tepat Waktu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ada beberapa strategi anggaran yang bisa dilakukan, seperti membagi beban anggaran antara APBN dan APBD. Menurut dia, untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota, bisa meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membangun infrastruktur kantor KPU daerahnya, termasuk gedung penyediaan arsip melalui APBD.
 
“Banyak KPU di provinsi dan kabupaten/kota menyewa gedung yang tempatnya tidak representatif untuk melakukan hal-hal tersebut (penyediaan arsip),” ujarnya.
 
Selain itu, Rifqi menilai digitalisasi kepemiluan menjadi penting agar arsip tidak menumpuk dan perlu dilakukan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. Langkah itu, agar tidak menjadi beban tersendiri dalam rangka pengarsipan dan pendokumentasian.
 
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun dapat dipangkas jika dianggap terlalu besar. Hasyim menjelaskan anggaran yang diajukan mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat karena terdapat alokasi untuk pembangunan kantor.
 
"Mengapa anggaran besar? Karena keperluan yang diperlukan di kepemiluan dalam hal ini pandangan KPU bukan sekadar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur seperti kantor, kemudian gudang, itu biasanya dapat respons positif anggaran kalau musim pemilu,” jelas dia.
 
Dia menilai anggaran pembangunan kantor KPU masih bisa dipangkas dengan syarat pemerintah menghibahkan kantor untuk KPU di beberapa daerah.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif