Audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

9 Poin Omnibus Law Cipta Kerja Sorotan Buruh

Nasional buruh Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 12 Februari 2020 21:30
Jakarta: Kelompok buruh menyoroti sejumlah poin di pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Setidaknya, ada sembilan poin omnibus law cipta kerja yang menjadi perhatian.
 
"Itu yang sangat sensitif dan ada yang sangat fundamental bagi kalangan pekerja," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi Abdullah saat audiensi dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Sembilan poin tersebut di antaranya perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing, upah minimum, dan pesangon. Buruh juga menyoroti aturan tenaga kerja asing, sistem kerja dari long life menjadi fleksibel, serta soal jaminan sosial.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Poin tersebut disorot karena kesimpangsiuran informasi. Terlebih, pemerintah dinilainya tertutup dalam penyusunan draf regulasi.
 
Abdullah meminta Komisi IX berkenan memberikan salinan draf RUU Cipta Kerja yang dibuat pemerintah. Kelompok buruh ingin mempelajari draf resmi regulasi tersebut.
 
"Harapan kami bisa pelajari bersama apa undang-undang ini Pro terhadap kepentingan kaum pekerja dan masyarakat Indonesia atau untuk kepentingan kapitalis," ujar dia.
 
9 Poin <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja Sorotan Buruh
Pemerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR. Foto: MI/ Susanto
 
Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu menyampaikan, pihaknya belum menerima draf resmi RUU Cipta Kerja. Pihaknya masih menunggu salinan dari pimpinan DPR.
 
Namun, Sri menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan transparan. Sebab, aturan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
 
"Terutama buruh, tenaga kerja. Banyak. Kita juga termasuk tenaga kerja. Kalian juga kan," kata Sri.
 

 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif