Illustrasi. Dok : MI/Irfan.
Illustrasi. Dok : MI/Irfan.

Penyaringan Capim BPK Dinilai Cacat Prosedural

Nasional bpk
Antara • 11 Juli 2019 19:06
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai ada cacat prosedural terhadap hasil seleksi ahap adminitrasi yang dilakukan Tim Seleksi BPK Komisi XI DPR. Terutama, mengenai penilaian makalah para Capim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak dihadiri para kandidat alias hanya dilakukan secara sepihak dari timsel.
 
"Itu artiinya cacat prosedural, kalau tidak dihadiri calon dalam penilaian makalah secara sepihak, dan mereka (32 calon yang gugur) dapat mengadukannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena merasa dirugikan atas proses seleksi itu," tegas Uchok di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
 
Menurut dia, seharusnya dalam penilaian sebuah makalah harus disertakan si pembuatnya, dan dilakukan terbuka seperti fit and proper test.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masa 'pagi-pagi' sekali makalah sudah dinilai, harusnya makalah itu dinilai ketika didengarkan pemaparannya dalam sesi fit and proper test. Karena, tim tentu akan menilai makalah itu, apakah benar hasil pemikiran si calon atau bukan, dan itu dapat dinilai ketika mereka menjelaskan makalah mereka masing-masing, dan itu nanti akan ketahuan (plagiat atau tidak)," ujar Uchok.
 
Uchok juga merasa janggal dan mempertanyakan standar penilaian terhadap makalah yang diterapkan dalam proses seleksi persyaratan adminstrasi.
 
"Seharusya dalam melakukan seleksi admistrasi yang dinilai soal kelengkapan prasyaratnya. Kok jutsru ini sudah melakukan penilaian, bagaimana itu dengan standar penilaiannya. Makalah itu dinilai ketika orang sudah melakukan persentasi, dan itu dalam FNP itu lah secara terbuka,"tegas dia.
 
Sementara itu, mantan Komisioner Bidang Penindakan KPK Haryono Umar mengatakan idealnya Capim BPK diisi oleh profesional auditor berkompetensi yang ditunjukan certified public accountant (CPA). Capim tersebut juga harus memahami tentang audit korupsi.
 
"Tetapi, selama ini yang terpilih kebanyakan dari partai politik atau politisi," kata Haryono.
 
Disamping proses kompetensi, lanjut dia, independensi juga harus menjadi pertimbangan utama oleh tim seleksi. Tidak hanya itu, Direktur Lembaga Anti Fraud (Latifa) Perbanas Institute ini heran dengan pengambilan penilaian makalah para calon yang dilakukan dalam tahap seleksi administrasi, bukan pada fit and proper test.
 
"Itu juga yang aneh," kata pria yang berlatar belakang auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif