Kemendagri Kaji Ulang Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Muhammad Al Hasan 27 Oktober 2018 08:30 WIB
kasus korupsi
Kemendagri Kaji Ulang Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengaku pihaknya tengah mengkaji sistem pemilihan kepala daerah. Menurutnya, saat ini evaluasi dibutuhkan mengingat banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Di antara pro dan kontra ini kami di Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan kajian mana yang sebenarnya harus kita pilih? Antara pilihan "a" dan "b" atau ada kombinasi?" Kata Soni dalam Primetime News Metro TV, Jum'at, 26 Oktober 2018.

Soni menuturkan, selama ini memang sering muncul perdebatan di pemerintah untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung. Alasan yang paling banyak muncul ialah ongkos politik yang tinggi sehingga menyebabkan muncul kebiasaan koruptif seperti politik balik modal. 


Walaupun demikian, ia menyebut kedua opsi memiliki tingkat dan ragam koruptifnya masing-masing. Oleh karenanya ia bersepakat dengan ucapan ketua DPR Bambang Soesatyo tempo hari bahwa evaluasi sistem mutlak diperlukan.

"Ini semua sedang kita kaji alternatifnya. Tapi saya sepakat, saatnya kita melakukan evaluasi terhadap metode pemilihan kepala daerah, supaya politik tidak tinggi dan kasus korupsi bisa dikurangi," kata dia.

Baca: Kepala Daerah Korupsi Bermasalah dalam Integritas

Ujungnya, revisi undang-undang pilkada dimungkinkan bisa terjadi. Namun ia meyakini hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. 

"2020 bisa saja waktu itu direvisi, saya kira itu bisa saja dimungkinkan," kata dia.





(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id