Ilustrasi. Foto: MI/Susanto
Ilustrasi. Foto: MI/Susanto

Dana Parpol Daerah Diambil dari APBD

Nasional parpol
Media Indonesia • 05 September 2017 07:13
medcom.id, Jakarta: Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar, mengatakan partai politik di tingkat daerah tetap akan mendapat dana bantuan politik. Sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah yang bersangkutan.
 
Adapun untuk nominalnya akan disesuaikan dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) di setiap daerah. Ketentuan itu lebih lanjut akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik.
 
"Parpol berhak mendapat sumber keuangan dari negara (APBN) dan APBD. Besarannya diatur dalam peraturan pemerintah," kata Bachtiar ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (4/9).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, untuk proses audit dana bantuan keuangan parpol oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bachtiar menegaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sudah jelas mengaturnya. Tepatnya, ketentuan itu tertuang dalam Pasal 34A.
 
Ayat 1 pasal tersebut menyebutkan parpol wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan penerimaan dana bantuan keuangan yang berasal dari APBD dan APBN secara berkala satu kali dalam setahun kepada BPK untuk diaudit.
 
Baca: Kenaikan Dana Parpol tak Bisa Jamin Hilangkan Praktik Korupsi
 
Ia pun menegaskan rancangan revisi PP 5/2009 sudah diserahkan kepada Presiden, Sekretaris Kabinet, serta Kementerian Sekretaris Negara (Setneg) pada 31 Agustus lalu.
 
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, membenarkan rancangan revisi PP Nomor 5/2009 itu sudah dikirim oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Presiden Joko Widodo. Namun sebelum disahkan, rancangan itu terlebih dahulu akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas).
 
"Sudah dikirim Mendagri ke Presiden melalui Setneg. Akan dirataskan dulu," kata Johan.
 
Kenaikan dana parpol telah ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Salah satu poinnya menyebut bahwa dana bantuan parpol naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1000 per suara.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif