Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo. Dok. Istimewa
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo. Dok. Istimewa

Kominfo Dorong Pemda Optimalkan Dunia Digital

Nasional Kominfo Virus Korona pemda komunikasi
Achmad Zulfikar Fazli • 22 Oktober 2020 16:23
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan dunia digital. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar sesuai data.
 
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Widodo Muktiyo mengatakan pemerintah pusat telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana jaringan komunikasi di berbagai wilayah. Pemerintah daerah bersama Kominfo tinggal memanfaatkannya untuk mendiseminasikan, mengedukasi, menyosialisasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan kepada masyarakat.
 
"Jadi saling menguatkan. Jangan hanya mau menjadi makhluk amfibi saja, yang maunya di darat yang akhirnya jadi tidak berkembang. Dunia digital saat ini sangat penting untuk dikembangkan agar komunikasi publik bisa berjalan dengan baik,” ujar Widodo dalam Webinar Diseminasi Kebijakan Publik Penyelengaraan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota Wilayah Barat, Kamis, 22 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Widodo mengatakan 70.670 dari 83.218 sudah terjangkau jaringan 4G atau 85 persen. Mayoritas desa atau kelurahan yang belum tersentuh jaringan 4G tersebar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlahnya mencapai 9.113 dari 12.548 desa atau keluarahan yang belum terjangkau jaringan 4G.
 
Widodo berharap seluruh daerah memanfaatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dengan baik. Pemerintah daerah harus menggencarkan penyampaian informasi positif kepada masyarakat melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, atau Twitter.
 
"Ini kan sarana yang sangat baik. Ini juga penting untuk mengklarifikasi berbagai isu-isu yang sedang hangat diperbicangkan salah satunya tentang covid-19 sebagai contoh,” ujarnya.
 
Baca: Kominfo Gencarkan Literasi Digital untuk Hadapi Infodemi Covid-19
 
Hal senada diungkapkan perwakilan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Asik Surya. Menurut dia, daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan publik. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan informasi terutama tentang isu-isu yang krusial, seperti vaksin covid-19.
 
“Pemerintah sedang berusaha untuk melakukan vaksinasi covid-19. Tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, menjaga produktivitas, serta meminimalkankan dampak sosial dan ekonomi,” ujar Asik.
 
Menurut dia, peran komunikasi publik yang intens sangat dibutuhkan masyarakat di tengah maraknya informasi tentang pandemi covid-19. Dia menilai perlu ada stategi komunikasi yang baik, terutama soal vaksin covid-19, agar segala informasi mudah diterima masyarakat.
 
“Kan enggak enak hidup dalam ketidakpastian, nah saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin. Vaksin ini tidak bisa diberikan sekaligus kepada masyarakat lantaran jumlahnya yang terbatas, jadi harus dilakukan secara bertahap. Ini yang masyarakat juga perlu tahu," ujar Asik.
 
Asik menjelaskan vaksin juga akan diberikan dua dosis per orang dengan jarak 14 hari. Selain itu, ada batas usia untuk bisa mendapatkan vaksin. Dia menilai ini menjadi peran pemda untuk menyosialisasikan informasi soal vaksin tersebut.
 
"Ini juga untuk mencegah hoaks yang akhirnya membuat masyarakat khawatir dikemudian hari," jelas Asik.
 
Pranata Humas Ahli Madya Nursodik Gunarjo mengatakan menyusun strategi komunikasi publik merupakan kegiatan besar. Komunikasi publik juga harus disesuaikan dengan daerahnya. Sehingga, informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak bisa sembarangan.
 
Dia mencontohkan informasi mengenai covid-19. Masyarakat di daerah harus menerima informasi itu secara lengkap berdasarkan data yang valid agar percaya dan patuh dengan anjuran pemerintah.
 
“Karena kalau sekali saja ada yang salah, maka kepercayaan kepada pemerintah akan turun,” ujar Nursodik.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif