Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Foto: ANT/Wahyu Putro A
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Foto: ANT/Wahyu Putro A

KPK Menyayangkan Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada

Nasional Pemilu Serentak 2020
M Sholahadhin Azhar • 09 Desember 2019 16:28
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyayangkan eks koruptor diperbolehkan maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020. Eks koruptor seharusnya tak diberi akses untuk menjadi kepala daerah.
 
"Kita tahu orang tersebut mentalitasnya seperti apa kok masih dipertahankan? mestinya tidak," kata Agus di Kantor KPK, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
 
Agus menyinggung sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat akan melarang eks koruptor maju dalam pemilu. Menurut dia, memberantas korupsi harus konsisten.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten," kata dia.
 
KPU batal membuat aturan larangan eks koruptor menjadi calon kepala daerah. Larangan cuma berlaku bagi mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual anak.
 
Hal itu termuat dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ditetapkan pada 2 Desember 2019.
 
Anggota Komisi II DPR Arwani Thomafi memaklumi keputusan KPU yang membolehkan eks koruptor mengikuti Pilkada 2020. Eks koruptor dinilai masih punya kesempatan memimpin wilayah.
 
"Kita lihat secara kemanusiaan. Orang yang sudah melalui masa hukuman, sudah kembali ke masyarakat seperti kita semua," kata Arwani di Jakarta, Sabtu, 7 Desember 2019.
 
Menurut dia, eks koruptor memiliki hak berpolitik. Partai politik juga memiliki hak untuk memutuskan akan mengusung eks koruptor menjadi calon kepala daerah atau tidak.
 
Wakil Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) itu meminta masyarakat tak selalu berburuk sangka bila eks koruptor mengulangi kesalahannya. Pasalnya, nasib calon kepada daerah berlatar belakang napi juga ada di tangan publik.
 
"Kita kembalikan pada masyarakat, apakah dipilih atau tidak," terang dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif