Revisi KUHP Masuk Tahap Finalisasi
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Antara/Wahyu Putro A.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tinggal selangkah lagi. Hanya beberapa poin krusial yang masih dibahas antara pemerintah dan DPR. 

"Kami mendapat penjelasan bahwa penyusunan pasal-pasal sudah dalam tahap finalisasi, begitu juga tim yang dari DPR tinggal dalam waktu dekat ini masuk tahap sinkronisasi," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Mei 2018. 

Bamsoet mengatakan salah satu yang masih diperdebatkan adalah Pasal 483 tentang Perzinaan. Namun, sudah ada kesepahaman bersama antara DPR dan pemerintah pada pasal ini.


"Jalan keluarnya tentang LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) itu sudah ada titik temunya, yang penting tidak ada diskriminasi," ujar Bamsoet. 

Bamsoet menegaskan di pasal perzinaan tidak masuk ke ruang privasi. Pasal perzinaan pun bersifat delik aduan. Artinya bisa diproses hukum bila ada aduan. 

"Misalnya ada seorang istri melaporkan suaminya selingkuh itu kejadiannya di dalam kamar. Tapi, karena ada yang mengadu maka itu akan diproses secara hukum," jelas dia. 

Baca: RUU KUHP Diharapkan Sejalan dengan Pemberantasan Korupsi

Politikus Partai Golkar itu mendorong Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHP segera merampungkan poin-poin krusial itu. Sebelum HUT ke-73 Republik Indonesia (RI), revisi ditargetkan sudah tuntas. 

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah kita punya UU KUHP sendiri, tidak lagi pakai UU pidana kolonial," pungkas dia. 




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id