NEWSTICKER
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo--Metrotvnews.com/M Sholahadhin Azhar
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo--Metrotvnews.com/M Sholahadhin Azhar

Kenaikan Dana Parpol tak Bisa Jamin Hilangkan Praktik Korupsi

Nasional parpol
M Sholahadhin Azhar • 28 Agustus 2017 12:25
medcom.id, Jakarta: Pemerintah mengusulkan untuk menaikkan dana bantuan kepada partai politik sekitar 80 persen. Kenaikan itu tak bisa menjamin menghilangkan praktik korupsi.
 
"Saya kira tidak bisa (menjamin). Kita sudah bahas dengan BPKP, BPK, KPK kita undang ICW juga, bantuan berapa ratus ribu, berapa juta pun tidak bisa jadi ukuran apakah ini akan menyetop adanya korupsi, tidak bisa," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo usai upacara di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 28 Agustus 2017
 
Kecenderungan korupsi tak bisa ditakar dari seberapa besar dana yang dialirkan. Tjahjo menyatakan lebih dari Rp10 miliar pertahun bakal diterima partai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kemenkeu Usulkan Dana Bantuan untuk Parpol Naik Sekitar 80%
 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang ketat juga mengungkap, bagaimana perilaku koruptif semakin menjadi. Bahkan hingga kalangan aparatur penegak hukum. Pun demikian, pemerintah juga tak lepas tangan atas aliran dana ini.
 
Ada fungsi kontrol yang diperketat nanti, setelah Peraturan Pemerintah (PP) mengesahkan dana bantuan.
 
"Fungsi kontrolnya, sanksinya kita serahkan pada masing-masing parpol atau kepada aparat penegak hukum. Jika dia mungkin terkena OTT, bisa saja anggota DPR kena OTT, bisa didiskualifikasi, termasuk partainya ada sanksi," kata Tjahjo.
 
Prinsipnya bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada parpol. Sebab pemerintah memahami bahwa prosrs rekrutmen itu lewat partai politik, dan mereka harus mandiri melalui sumbangan anggota, iuran atau sumbangan pihak ketiga.
 
Yang jelas, penggunaan anggaran ini harus terbuka, dan penuh pertanggungjawaban. "Bisa dipakai rutin bisa dipakai untuk kaderasi atau apa-apa yang saya kira pertanggungjawabannya ada," kata Tjahjo.
 

 
Kementerian Keuangan mengusulkan agar Pemerintah memberikan dana bantuan pada partai politik. Hal ini berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada Kementerian Dalam Negeri Nomor 277/MK/02./2017 tanggal 29 Maret 2017.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, besaran bantuan kepada pada politik sebesar Rp1.000 per suara sah setiap tahunnya. Ia menuturkan, penetapan Rp1.000 per suara sah ini sudah mendekati kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Sebelumnya KPK mengusulkan dana bantuan kepada partai politik sebesar Rp1.071 per suara sah," kata Sri di sela-seala acara Pelatihan Kader Perempuan Golkar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu, 27 Agustus 2017.
 
Sri menyampaikan, dana bantuan yang diberikan Pemerintah pada Parpol meningkat sekitar 80 persen. Pada tahun 2009, dana bantuan hanya Rp108 per suara sah. "Setiap dana bantuan yang diberikan akan dievaluasi," imbuhnya.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif