NEWSTICKER
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan). Foto: Reno Esnir/Antara
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan). Foto: Reno Esnir/Antara

Omnibus Law Dinilai Membatasi Kewenangan Pemerintah Daerah

Nasional Omnibus Law
Cindy • 16 Februari 2020 20:24
Jakarta: Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan pemerintahan otoritarian. Rancangan undang-undang (RUU) itu dinilai membatasi kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah.
 
"Beredar draf usulan bupati, wali kota bisa diberhentikan gubernur, gubernur bisa diberhentikan menteri dalam negeri kalau tidak ikut program prioritas, program strategis nasional," ujar Bima di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
 
Menurut dia, ketentuan itu bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Apalagi, setiap pejabat daerah merupakan kader partai politik yang memiliki arah kebijakan berbeda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Omnibus Law Dinilai Membatasi Kewenangan Pemerintah Daerah
Ilustrasi - Medcom.id
 
Bima juga menyoroti ketentuan yang menghapus kewajiban perusahaan mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah daerah tak bisa mengontrol pengembang nakal jika IMB dihapuskan.
 
"Gimana kita memastikan bahwa lingkugan hidup diperhatikan. Ada pengawasan dalam IMB itu. Kecenderungan jalan pintas ini bahaya. DPR harusnya bisa lebih mengawasi ini," imbuh Bima.
 
Dia meminta pemerintah pusat mengajak sejumlah pihak terkait untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Proses pembuatan kebijakan harus bersifat transparan, inklusif, dan partisipan.
 
Rabu, 12 Februari 2020, pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani. Draf terdiri atas 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Draf akan dibahas pemerintah dengan tujuh komisi di DPR.
 
Sebelum masuk ke tahap pembahasan, draf omnibus law ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus lantas membuka ruang kepada seluruh elemen publik untuk memberikan masukan.
 
Substansi dari omnibus law ini mencakup 11 klaster, yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 


 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif