BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

Istana Tak Masalah Penaikan Iuran BPJS Digugat

Nasional BPJS Kesehatan
Nur Azizah • 15 Mei 2020 11:39
Jakarta: Istana Kepresidenan tak masalah bila masyarakat menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan itu berisikan penaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 
"Setiap warga negara berhak menggunakan hak-haknya termasuk juga menggugat kebijakan pemerintah," kata pelaksana tugas Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.
 
Menurut dia, bila tak puas, masyarakat harus menempuh mekanisme hukum, baik ke Mahkamah Agung (MA) maupun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Abet masih enggan berbicara lebih jauh terkait kemungkinan putusan pengadilan bila nantinya ada warga yang menggugat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami kan enggak mau berandai-andai dulu karena tentu pada posisi ini pemerintah harus bisa menjelaskan situasinya, kenapa angka-angka ini muncul," jelas dia.
 
Sementara itu, Abet membeberkan alasan pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 untuk mengisi kekosongan hukum. Ada pasal-pasal yang dicabut MA pada gugatan terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
 
Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional itu menjelaskan pemerintah juga harus menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perpres Nomor 64 Tahun 2020, kata dia, tetap mempertimbangkan keputusan MA.
 
"Kemudian orang nanya kok dinaikkan lagi? Nah, makanya ada konsep bantuan iuran. Itu karena memang setelah dihitung kalau yang kami terima penjelasannya ya memang dengan angka segitu itu yang memang punya prospek sustainability pengelolaan BPJS itu," terang Abet.
 
Abet mengklaim kenaikan itu sudah melalui perhitungan yang matang. Penaikan iuran disebut memperhitungkan aspek kemampuan membayar masyarakat. Selain itu, iuran dinaikkan untuk memperbaiki sistem JKN.
 
"Dalam diskusi dengan lintas kementerian pada saat itu memang ditekankan sekali tentang pentingnya memperkuat di dalam upaya perbaikan tata kelola dari JKN kita," imbuh Abet
 
Baca: BPJS Kesehatan Harus Berikan Relaksasi Selama Pandemi
 
Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai Juli 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Beleid itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Sementara itu, iuran kelas III naik menjadi Rp35 ribu per bulan pada 2021.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif