DPR Setuju Tambah Anggaran Haji 2018
Ilustrasi ibadah haji. (Foto: AFP).
Jakarta: Komisi VIII DPR menyetujui usul yang Kementerian Agama RI dan Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) terkait penambahan anggaran  ibadah haji 2018. Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan, persetujuan tersebut didasari adanya fluktuasi rupiah terhadap nilai tukar Saudi Arabia Riyal (SAR).

"Komponen safeguarding untuk keperluan penggunaan selisih kurs dan keperluan lain yang bersifat force majure menjadi Rp580 miliar," kata Ali di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Menurut Ali terjadi kebutuhan anggaran biaya tidak langsung sebesar Rp580 miliar di sektor safeguarding.


Saat ini, 1 SAR senilai Rp3.570. Maka dari itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan penambahan anggaran untuk dana haji tahun 2018 dengan asumsi 1 SAR setara Rp3.850. 

Kementerian Agama (Kemenag) pun mencatat total kebutuhan tambahan selisih kurs senilai Rp550 miliar dalam komponen safeguarding.

Baca: Kemenag Minta Persetujuan DPR Tambah Anggaran Haji 2018

Kemenag dan Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) meminta penambahan anggaran  ibadah haji 2018. Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin menyebut penambahan anggaran diperlukan lantaran adanya fluktuasi nilai tukar Saudi Arabia Riyal (SAR) terhadap rupiah

Atas keputusan ini, Lukman mengapresiasi sikap DPR. Menurut Lukman, DPR bisa mengerti dasar pengajuan penambahan anggaran haji 2018.

"Maka ketika ada selisih kurs itu DPR bisa memahami kondisinya dan menyetujui bahwa nilai selisih kurs itu akan dibayar melalui nilai manfaat yang didapat dari dana optimalisasi," ungkap Lukman.



(AGA)