Andi Arief Dipanggil Bawaslu soal Dugaan Mahar Sandiaga

Faisal Abdalla 20 Agustus 2018 10:19 WIB
pilpres 2019
Andi Arief Dipanggil Bawaslu soal Dugaan Mahar Sandiaga
Komisioner Bawaslu Bidang Penindakan Ratna Dewi Pettalolo/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadwalkan pemanggilan para pelapor kasus dugaan mahar yang menyeret bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Bawaslu juga memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

Komisioner Bawaslu Bidang Penindakan Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Andi dipanggil sebagai saksi pelapor Federasi Indonesia Bersatu (FIB).

"Saksi yang diajukan oleh pelapor, ada tiga orang. Salah satunya, Andi Arief," kata Ratna ketika dikonfirmasi, Senin, 20 Agustus 2018.


Tapi, Bawaslu sudah mengirimkan undangan meski Andi belum mengonfirmasi kehadirannya. Sayangnya, Ratna tidak menyebut siapa dua saksi lain yang juga turut dipanggil Bawaslu.

"Yang akan memeriksa adalah tim klarifikator bagian penindakan Bawaslu," ucap Ratna.

Ratna menjelaskan pihaknya belum menjadwalkan pemanggilan Sandiaga, PAN, dan PKS sebagai terlapor.

Baca: Mahar Politik Pintu Masuk Korupsi

Isu mahar politik pertama kali dikoarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Dia menuding ada transaksi antara mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terkait kursi calon wakil presiden (cawapres).

Menurut dia, PKS dan PAN menerima masing-masing Rp500 miliar dari Sandiaga. Kesepakatan mengenai mahar dibeberkan tim kecil dalam konsolidasi bersama pada Selasa, 8 Agustus 2018.

Baca: Bawaslu Perlu Cepat Respons Isu Politik Mahar

Saat itu, Demokrat meminta penjelasan mengenai Sandiaga Uno yang muncul dalam bursa cawapres bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, nama tersebut baru muncul setelah formulasi nama-nama lainnya di bursa.

Dugaan mahar politik itu lalu dilaporkan Federasi Indonesia Bersatu (FIB). Mereka ingin isu dugaan adanya mahar politik diluruskan agar tidak menodai pesta demokrasi mendatang.

"Isunya sudah meluas dan ini jangan sampai  merusak tatanan demokrasi. Kita sudah melihat pemilu 2018 kemarin, cukup baik bebas transaksi politik, bebas money politik jangan sampai isu ini menganggu (pemilu 2019)," kata Sekjen FIB, Muhammad Zakir Rasyidin, Selasa 14 Agustus 2018.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id