Ketua Bawaslu Abhan. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Ketua Bawaslu Abhan. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Bawaslu Minta Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan

Nasional pilkada pemilu
Whisnu Mardiansyah • 05 Desember 2019 17:20
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyadari kewenangannya terbatas menegakkan hukum pelanggaran pemilu. Bawaslu ingin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu direvisi dengan memberikan kewenangan penuntutan dan penyidikan pelanggaran pemilu.
 
"Sehinga Bawaslu punya penyidik, penuntut sendiri," kata Ketua Bawaslu Abhan di Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2019.
 
Abhan menuturkan penegakan hukum pelanggaran pemilu ada di tangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Penegakan hukum lebih banyak di unsur pidana yang ditangani kepolisian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keinginan Bawaslu berkaca dari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abhan ingin Bawaslu bisa memulai penyidikan tanpa tindak lanjut dari Kepolisian.
 
"Jadi perintah sprindiknya dari Bawaslu. KPK sprindik dari pimpinan KPK. Kalau Gakkumdu kan sprindiknya dari Kapolri. Kalau Bawaslu (sekarang) provinsi dari Kapolda. Bawaslu kabupaten kota dari Kapolres," jelas Abhan.
 
Dia menilai penegakan hukum pelanggaran pemilu yang terbagi di beberapa instansi membuat penegakan tidak efektif. Abhan ingin penegakan hukum pelanggaran pemilu di satu lembaga.
 
"Ini satu forum tapi kepalanya banyak, jadi enggak efektif. Kalau mau efektif catatan kami di Sentra Gakkumdu ya satu kepala saja. Bawaslu," kata dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif