Panglima Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman (kiri) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2020. Medcom.id/Christian
Panglima Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman (kiri) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2020. Medcom.id/Christian

Golkar Dukung Langkah Tegas Pangdam Jaya

Nasional tni partai golkar fpi Rizieq Shihab Muhammad Rizieq Shihab
Surya Perkasa • 21 November 2020 11:29
Jakarta: Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengeluarkan pernyataan keras untuk Front Pembela Islam (FPI ) yang tak taat aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Partai Golkar mendukung Dudung yang tegas memerintahkan anak buahnya membantu DKI Jakarta menurunkan baliho dan spanduk bergambar Rizieq Shihab.
 
"Apalagi setelah apa yang dilakukan Satpol PP seperti tidak digubris oleh kelompok yang memasang itu. TNI memang perlu turun tangan,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Golkar Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 November 2020.
 
Baca: Penurunan Baliho Rizieq Perintah Langsung Pangdam Jaya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Danjen Kopassus ini mendukung  penuh langkah yang diambil TNI bekerja sama dengan kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta menurunkan baliho atau atribut FPI yang dinilai mengganggu ketertiban. Lodewijk pun sepakat dengan sejumlah pernyataan Dudung.
 
Pangdam Jaya itu menolak klaim FPI yang menyatakan mewakili umat Islam. Mayjen Dudung juga mendesak agar FPI dibubarkan jika berani memecah persatuan dan kesatuan.
 
“Kini saatnya negara menunjukkan ketegasannya kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan sudah mengganggu ketertiban umum, menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan, bahkan dugaan penodaan agama,” kata Lodewijk.
 
Baca: Pangdam Jaya: Jangan Coba-coba, Kalau Perlu FPI Bubarkan Saja!
 
Anggota Komisi I DPR itu dinilai menilai pernyataan Dudung memiliki dasar hukum. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 
Pasal 59 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengeluarkan sejumlah larangan bagi ormas. Misalnya, tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu, hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.
 
“Tindakan massa FPI saat penjemputan HRS di bandara lalu juga jelas-jelas sudah melanggar keterlibatan umum. Bahkan terdapat sebagian fasilitas umum di bandara rusak diakibatkan ulah mereka,” kata Lodewijk.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif