Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. MI/Susanto
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. MI/Susanto

Pemerintah Belum Mempertimbangkan Perppu Pembatalan Omnibus Law

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Nur Azizah • 08 Oktober 2020 19:45
Jakarta: Pemerintah belum mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, langkah itu bukan berarti aspirasi publik terkait omnibus law tidak didengar.
 
"Aspirasi publik didengar, tentu saja dihargai tetapi opsi Perppu belum dipertimbangkan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Donny tak bisa memprediksi kebijakan pemerintah ke depan. Namun, dia memastikan pemerintah belum akan menerbitkan Perppu dalam waktu dekat ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak tahu ke depan seperti apa, tapi sementara opsi itu belum jadi bahan pertimbangan," ujar dia.
 
Pemerintah masih membuka jalur konstitusional untuk penolak UU Ciptaker. Termasuk dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Bagi yang keberatan silakan mengajukan judicial review ke MK, biar nanti MK yang memutuskan nanti pemerintah mengikutinya," ungkapnya.
 
Baca: Mengapa Pengesahan UU Cipta Kerja Dipercepat? Simak Alasannya
 
Donny mengatakan omnibus law sudah menjadi rumusan terbaik. Pembuatan UU itu disebut sudah melalui proses politik yang panjang.
 
"Itu sudah melewati kekuatan politik yang ada di parlemen, juga di pemerintah untuk merumuskan yang terbaik," ujarnya.
 
Menurut dia, pemerintah sudah berusaha memuaskan semua kepentingan. Namun, tak semua bisa diakomodasi.
 
"Ini tidak bisa menang semua, pasti harus ada yang mengalah, harus kepentingan dikurangi begitu. Saya kira wajar saja dalam demokrasi, tapi ini sudah kesepakatan yang paling maksimal yang bisa dicapai untuk kemashlahatan rakyat Indonesia," ujar dia.
 
Sebanyak 2 juta buruh mogok kerja sejak Selasa, 6 Oktober hingga puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi ini buntut dari pengesahan UU Ciptaker. UU tersebut dinilai merugikan buruh. Salah satunya menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan menurunkan pesangon.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif