Perbaikan Pemilih Luar Negeri Dinilai Belum Optimal

Nurtjahyadi 08 Oktober 2018 11:02 WIB
pemilu serentak 2019
Perbaikan Pemilih Luar Negeri Dinilai Belum Optimal
Anis Hidayah - Medcom.id/Siti Yona Hukmanah
Jakarta: Pendataan buruh migran dalam Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan (DPTHP) tahap satu dinilai belum optimal. Pasalnya, mengacu pada laporan bank dunia pada 2016 ada sekitar 9 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Sementara itu, data yang dicatat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DPTHP tahap satu untuk pemilih luar negeri berjumlah 2.025.344 orang.

Ketua pusat studi Migrant CARE Anis Hidayah menuturkan jumlah DPTHP luar negeri yang hanya 2 juta menandakan adanya persoalan data dalam pencatatan tersebut. Ia memandang jumlah tersebut hanya merepresentasikan jumlah buruh migran yang ada di Malaysia, yakni 2 juta.


Sedangkan buruh migran yang bekerja di Arab Saudi saja diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. Namun, hanya terdata 190 ribu oleh KPU.

"Di Malaysia saja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) kita memperkirakan ada dua juta, lalu kalau DPTHP luar negeri kita dua juta itu hanya merepresentasikan para buruh migran di Malaysia saja," ujarnya saat ditemui di Media Center Bawaslu, Jakarta, Minggu, 7 Oktober 2018.

Adanya angka dua juta tersebut menurutnya hanyalah data dari para buruh migran yang mendaftar ke KBRI. Sedangkan jumlah buruh migran yang tidak mendaftar ke KBRI diperkirakan lebih dari jumlah tersebut.

Baca: Buruh Migran Ilegal Diupayakan Bisa Nyoblos

Ia menuturkan pentingnya suara buruh migran yang masih belum terdata tersebut. Sebab, buruh migran tersebut juga punya hak secara konstitusional yang memiliki hak suara dalam Pemilu nanti.

"Itu mereka yang terdaftar di KBRI. Sementara mereka yang tidak terdaftar jauh melampaui dari data mereka yang tidak terdaftar," ucapnya.

Sementara, Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri (LN) Wajid Fauzi menuturkan problem terbesar dalam pendataan pemilih di luar negeri adalah banyaknya warga negara Indonesia yang tidak melapor ke KBRI.

Pasalnya, salah satu data acuan yang dijadikan pedoman dalam pendataan pemilih di luar negeri adalah data yang tercatat di KBRI setiap negara. “Kesulitan kita adalah kalau ada saudara kita ke luar negeri dan tidak melapor ke kedutaan. Lalu yang kedua kembali ke Tanah Air juga tidak melaporkan,” ujarnya.

Meski demikian pihaknya hingga kini masih terus berkoordinasi dengan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) untuk merampungkan data pemilih. Fauzi mempersilakan jika para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat memberikan data-data pembanding sebagai bagian dari penyempurnaan data pemilih untuk Pemilu 2019.

“Hingga detik ini masih dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya dengan rekan Migrant Care memiliki data lain. Pada prinsipnya PPLN siap memperbaiki,” ungkapnya.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id