Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Fahri Hamzah Usul Reformasi Lembaga Legislatif Dilakukan Melalui 6 RUU

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 15 April 2019 15:25
Jakarta: Reformasi lembaga legislatif dinilai perlu dilakukan. Langkah tersebut, kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, merupakan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas lembaga legislatif.
 
Upaya reformasi DPR dilakukan melalui penyiapan rancangan undang-undang (RUU). "Kita sedang menyiapkan enam RUU baru untuk memperbaiki DPR ke depan," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, pada acara Focus Group Discussion (FGD) dan Peluncuran Buku Kata Fadli: Catatan Kritis Dari Senayan, di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 15 April 2019.
 
Fahri menjelaskan, empat dari enam RUU yang diusulkan adalah pecahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dia mengusulkan agar setiap lembaga perwakilan memiliki satu aturan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Padahal, ini lembaga besar dan kita pun membaca UU sering tidak clear. Makanya dipisahkan. Ada UU DPR, UU MPR, UU DPD dan UU DPRD," kata Fahri Hamzah.
 
Pemisahan UU MD3 dianggap sangat diperlukan oleh DPRD karena dapat memberikan keleluasaan bagi lembaga legislatif daerah dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu menyusun Peraturan Daerah (Perda).
 
"DPRD kita sekarang ini kayak pegawainya sekretariat Kemendagri. Aspirasi daerah dihambat dengan sebuah surat edaran kecil, semua Perda dianggap tidak berlaku," ujar Fahri Hamzah.
 
Selanjutnya RUU yang diusulkan oleh Fahri yaitu Lembaga Perwakilan. Dalam aturan tersebut, akan fokus mengatur tentang independensi anggota dewan.
 
Usulan itu diajukan oleh Fahri tak lepas dari intervensi partai politik (parpol) terhadap anggota dewan. Menurutnya, kondisi itu dianggap sabotase terhadap aspirasi rakyat.
 
"Jadi, anggota DPR itu seharusnya setelah dia dipilih, ada suara rakyat pada dirinya maka hubungannya dengan parpol harus lebih independen. Nah, indepedensi ingin kita masukkan dalam UU lembaga perwakilan," sebut dia.
 
Terakhir adalah rancang aturan mengenai peradilan lembaga perwakilan. Dalam aturan tersebut dia mengusulkan agar berbagai kasus yang menjerat anggota dewan diselesaikan secara internal terlebih dahulu.
 
"Dipecat dulu, baru dia kemudian diadili. Seperti tentara punya peradilan khusus. Setelah dipecat, baru diproses hukum umum," kata Fahri.
 
Langkah tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki citra DPR. Sebab, tak jarang proses hukum yang dijalani berdampak buruk terhadap citra DPR.
 
"Anggota DPR ini jeleknya sekarang mondar-mandir dipanggil dalam proses hukum, sehingga hancurlah nama lembaga DPR. Nah, itu harusnya dibersihakan. Silakan dibuang dulu, baru dia diproses secara hukum. Itulah yang seharusnya dibuat aturan ke depan," ujar Fahri Hamzah.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif