Ilustrasi produk halal. Medcom.id/Rakhmat Riyandi
Ilustrasi produk halal. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Penetapan Kehalalan Produk Masih Kewenangan MUI

Nasional Sertifikasi Halal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Atikah Ishmah Winahyu • 16 Oktober 2020 11:47
Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso memastikan penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia membantah fatwa halal produk diambil alih BPJPH.
 
“Itu merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam Sidang Fatwa Halal,” kata Sukoso dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2020.
 
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga masih mengamanatkan hal yang sama. Penetapan kehalalan produk tetap dikeluarkan MUI melalui Sidang Fatwa Halal, tak ada perubahan substansi atau pelimpahan kewenangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Dalam UU Cipta Kerja, Sertifikasi Halal Gratis Bisa Diberikan pada UMKM
 
Perbedaan antara aturan lama dan UU Cipta Kerja hanya pada batas waktu pemeriksaan dan pengujian oleh Auditor Halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Naskah UU Cipta Kerja dalam UU Cipta Kerja secara implisit menekankan batas waktu lima belas hari.
 
“Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi,” kata dia.
 
Meski batas waktu diatur jauh lebih ketat, naskah UU Cipta Kerja menambah satu ayat yang mengatur LPH dapat mengajukan perpanjangan kepada BPJPH.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif