Ilustrasi produk halal. Medcom.id/Rakhmat Riyandi
Ilustrasi produk halal. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Kemenag: Syarat Auditor Halal Tak Harus Beragama Islam Hoaks

Nasional Sertifikasi Halal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Suryani Wandari Putri Pertiwi • 16 Oktober 2020 13:45
Jakarta: Sebuah video yang menyebut Pasal 14 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) viral. Narasi video mengatakan pasal tentang syarat auditor halal tak harus beragama Islam.
 
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Sukoso membantah UU Cipta Kerja menghapus sejumlah kriteria auditor halal. Dia menyatakan kriteria dan prosedur kerja auditor halal di UU Cipta Kerja justru semakin ketat.
 
"Pasal 14 tidak dihapus dalam UU Cipta Kerja. Auditor halal harus seorang warga negara Indonesia dan beragama Islam," tegas Sukoso dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Penetapan Kehalalan Produk Masih Kewenangan MUI
 
Dalam beleid itu, auditor halal diangkat dan diberhentikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengangkatan auditor halal oleh LPH harus memenuhi lima persyaratan.
 
Pertama, warga negara Indonesia (WNI). Kedua, beragama Islam. Ketiga, berpendidikan minimal S1 bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.
 
Keempat, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. “Kelima, mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan,” tegasnya.
 
Sukoso mengajak masyarakat untuk mengonfirmasi setiap informasi terkait sertifikasi halal yang belum jelas kebenarannya kepada Kementerian Agama.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif