THR ASN dan Pensiunan Cair Mulai Akhir Mei
Menteri Keuangan Sri Mulyani/MTVN
Jakarta: Dana tunjangan Idulfitri 1439 Hijriah buat para aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri akan cair pada akhir Mei 2018. Pencairan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meneken peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan mereka semua mendapatkan THR sebelum Idulfitri atau awal Juni 2018.

"Pembayarannya (THR) akhir bulan ini sampai awal Juni," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Mei 2018.


Besaran THR berbeda. Pemerintah memberikan THR berdasarkan besaran gaji pokok ditambah tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, serta tunjangan keluarga.

"Dengan demikian PNS akan mendapat THR hampir sama seperti take home pay mereka satu bulan," ucap dia.

Baca: Resmi, ASN dan Pensiunan Dapat THR

Dana yang dikucurkan pemerintah untuk pemberian THR ini juga meningkat 68,9 persen ketimbang tahun lalu. Tahun ini, dana pembayaran THR Rp35,76 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan peningkatan disebabkan pensiunan juga akan mendapatkan THR. Pembayaran THR juga sebesar gaji pokok ditambah tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, serta tunjangan keluarga.

Rinciannya antara lain pembayaran gaji pokok ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri Rp5,24 triliun, tunjangan kinerja Rp5,79 triliun, serta THR untuk pensiunan Rp6,85 triliun.

ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan juga akan mendapatkan gaji ke-13. Dana itu akan cair menjelang tahun ajaran baru anak sekolah.

"Gaji-13 direncanakan pengajuan pembayaran permintaan oleh satker kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) dilakukan pada akhir Juni dan dibayarkan pada awal Juli," ujar dia.

ASN akan menerima sebesar gaji pokok ditambah tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Pemberian gaji ke-13 diharapkan dapat membantu terutana untuk anak-anak para ASN yang masih bersekolah.

"Untuk pemda, pemprov, pemkot, dapat menyelaraskan waktu pembayaran sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat dan dalam hal ini akan ditanggung APBD setempat, ini diatur dalam PP dan PMK yang selama ini dilakukan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13," ucap dia.



(OJE)