NasDem Dukung PKPU Atur Pakta Integritas Caleg

Whisnu Mardiansyah 04 Juli 2018 14:15 WIB
pilpres 2019pemilu serentak 2019
NasDem Dukung PKPU Atur Pakta Integritas Caleg
Sekjen NasDem Johnny G Plate. Foto: Antara/Prasetyo Utomo.
Jakarta: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memasukkan pasal pakta integritas yang wajib ditandatangani partai politik dalam pencalonan legislatif. NasDem mendukung penuh pasal tersebut dimasukkan ke PKPU.

"Jangankan pakta integritas KPU, untuk internal NasDem setiap caleg punya pakta integritas sejak pemilu 2014. Bahkan sebelum dilantik jadi anggota DPR pun sudah ada pakta integritas anggota dan partai," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018.

Pasal pakta integritas ini harus betul-betul disosialisasikan ke partai politik. Jangan sampai, kata Johnny, aturan yang sudah baik ini justru menghambat proses pendaftaran calon legislatif. "Kita sudah masuk ke proses yang kritis, selanjutnya itu disampaikan ke publik," ujar Johnny.


Baca: Parpol Diharapkan Berkomitmen Majukan Caleg Bersih

Setelah disahkannya PKPU ini, Johnny meminta semua parpol menaatinya. Karena secara moral tidak ada fraksi di DPR yang tidak setuju dengan semangat pemberantasan korupsi. "Sekarang karena itu sudah diundangkan, langsung formal, termasuk pakta integritas. Makanya itu adalah aturan dan semuanya harus mengikuti," tegas Johnny.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah resmi diundangkan per-tanggal 2 Juli 2018 kemarin. PKPU mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan. Aturan pelarangan tersebut tertera pada Pasal 4 ayat 3, berbunyi 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Di Pasal 6 ayat 1 huruf e diatur juga pakta integritas yang berbunyi 'Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD, provinsi,dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 3 yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.



(YDH)