Presiden Joko Widodo. Antara/Sigid Kurniawan.
Presiden Joko Widodo. Antara/Sigid Kurniawan.

Jokowi Terbitkan Inpres Sanksi Protokol Kesehatan

Nasional jokowi Virus Korona
Theofilus Ifan Sucipto • 05 Agustus 2020 19:27
Jakarta: Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dipertegas.
 
“Sanksi yang dimaksud berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” demikian Inpres tersebut seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Inpres itu menyebutkan sanksi diatur dalam peraturan di masing-masing daerah. Baik berupa peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), hingga peraturan wali kota (perwali).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seluruh peraturan itu harus mencangkum kewajiban bagi masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
 
Penyusunan peraturan kepala daerah harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap kepala daerah harus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.
 
“Seperti kementerian/lembaga, TNI, dan Polri,” tulis beleid itu.
 
Baca:Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Mendesak
 
Inpres tersebut juga mengatur fungsi dan peran antarkementerian dan lembaga. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta melaporkan pelaksanaan Inpres tersebut.
 
“Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan,” terang Inpres tersebut.
 
Kemudian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo diperintahkan mengawasi pelaksanaan sanksi. Selanjutnya, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
 
“Para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif dan menyusun peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota,” tulis Inpres itu.
 
Instruksi tersebut dikeluarkan di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2020. Inpres mulai berlaku sejak dikeluarkan.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif