Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Medcom/Theofilus Ifan Sucipto
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Medcom/Theofilus Ifan Sucipto

Gugatan Perpres Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Menang Lagi

Nasional BPJS Kesehatan
Fachri Audhia Hafiez • 18 Mei 2020 07:46
Jakarta: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diyakini bakal digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh kelompok masyarakat. Potensi gugatan diterima cukup tinggi.
 
"Kalau masyarakat menggugat potensi menang tinggi. Jangan dikira tidak ada kemungkinan menang," kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam diskusi virtual Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Masih Pandemi Iuran BPJS Kok Naik Lagi', Minggu, 17 Mei 2020.
 
Saleh menilai penaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus korona (covid-19) tepat. Dasar ini juga diyakini menjadi pertimbangan diajukannya gugatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berkaca dari putusan MA sebelumya yakni Nomor 7P/HUM/2020, pemerintah seharusnya memperbaiki persoalan BPJS Kesehatan sebelum dinaikkan. Dalam putusan itu, MA membatalkan penaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
 
"Ada hal-hal yang tidak tepat misalnya termasuk kemampuan masyarakat, kemudian termasuk manajemen dari BPJS yang perlu diperbaiki dulu dan sebagainya," ujar Saleh.
 
Baca: Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Melanggar Konstitusi
 
Di sisi lain, pemerintah berhak menaikkan iuran ketika pertimbangannya ialah defisit. Menurut Saleh, mengeluarkan kebijakan tersebut mestinya mengikuti rekomendasi DPR.
 
"Kita rapat internal di komisi IX, pimpinan DPR bersama pemerintah sebelum covid-19. Kesimpulannya, bahwa saat ini bukan waktu tepat menaikkan iuran BPJS, sekarang setelah covid-19 ini, sebetulnya sangat tidak tepat lagi (dinaikkan). Berarti pemerintah mengabaikan," tutur Saleh.
 
Penaikan iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. MA sebelumnya membatalkan penaikan iuran BPJS Kesehatan yang termaktub dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir.
 
Dalam putusan yang diketuk palu Kamis, 27 Februari 2020 itu, Hakim Agung menilai kenaikan iuran tersebut bertentangan dengan banyak pasal.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif