NEWSTICKER
Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah (tengah). Dok.Istimewa
Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah (tengah). Dok.Istimewa

Omnibus Law Dinilai Cara Pemerintah Menghadapi Tantangan Ekonomi

Nasional Omnibus Law
Medcom • 23 Februari 2020 19:31
Jakarta: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung langkah pemerintah menginisiasi Omnibus Law Cipta Kerja. Rancangan undang-undang (RUU) itu dinilai cara pemerintahan Presiden Joko Widodo menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini maupun masa depan.
 
"Visi Indonesia 2045 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kekuatan besar ekonomi dunia, merupakan suatu keniscayaan, dan salah satu cara untuk mencapai visi tersebut dengan membuat dan mengesahkan UU Omnibus Law bersama DPR," ujar Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah di Jakarta, Minggu, 23 Februari 2020.
 
Fajrie mengatakan KNPI telah mendengarkan paparan dan pandangan dari akademisi, pengusaha, pihak keamanaan, pemerintah, dan pimpinan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI provinsi seluruh Indonesia terkait omnibus law.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hasil paparan dan kajian kami para pemuda seluruh Indonesia akan kami sampaikan langsung ke Presiden Jokowi," kata Fajrie.
 
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga menilai banyak aturan yang belum ramah terhadap investasi. Berdasarkan hasil survei terkait kemudahan berusaha yang dikelurakan Bank Dunia, Indonesia masih di peringkat ke-73 dari 190 negara. Posisi ini jauh dibandingkan Singapura yang berada di posisi ke-2, Malaysia ke-12, dan Thailand ke-21.
 
Dia juga menyoroti masalah tenaga kerja. Indonesia dinilai membutuhkan aturan yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul.
 
"Adanya keperluan tenaga kerja yang terampil, berkompeten sehingga mampu bersaing di dalam pasar tenaga kerja global. Untuk itu, dibutuhkan suatu aturan yang dapat merangkul semua yang hanya dapat dilakukan oleh omnibus law," ujar Fajrie.
 
Omnibus Law Dinilai Cara Pemerintah Menghadapi Tantangan Ekonomi
Ilustrasi. Medcom.id
 
Baca:RUU Ciptaker Diyakini Serap 3 Juta Tenaga Kerja
 
Fajrie tak mempermasalahkan biaya tinggi yang dibutuhkan untuk penyusunan omnibus law. Dia menilai biaya tinggi cukup sebanding karena omnibus law mampu memangkas tumpang tindih regulasi.
 
Namun, Fajrie mengingatkan tiga poin yang perlu diperhatikan DPR dan pemerintah dalam membahas omnibus law. Pertama, pembahasan harus dilakukan secara cermat dan teliti karena akan mencabut undang-undang yang sudah ada.
 
Kedua, pembahasan omnibus law harus dilakukan dengan memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Ketiga, pembahasan tidak dilakukan tergesa-gesa dan memperhatikan masukan dari seluruh pihak terkait.
 
Di sisi lain, Fajrie berharap puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja bisa langsung direvisi sekaligus untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. "Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM (usaha, mikro, kecil, dan menengah) juga akan langsung direvisi sekaligus," ujar Fajrie.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif