Ilustrasi - Medcom.id
Ilustrasi - Medcom.id

Pemerintah Jamin Omnibus Law Tajam bagi Perusak Lingkungan

Nasional Omnibus Law
Media Indonesia • 14 Februari 2020 17:12
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjamin Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tetap akan tajam terhadap perusak lingkungan. Pasalnya, sejumlah pasal pidana yang terdapat dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetap dipertahankan di RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
 
"Penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum. Para pembakar hutan, pencemar, dan perusak lingkungan tetap dikenakan pasal pidana," kata Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Jumat, 14 Februari 2020.
 
Penerapan sanksi juga tetap berlaku bagi pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action). Untuk pelanggaran jenis ini, kata Bambang, pemerintah memberlakukan sanksi administratif mulai dari pembekuan, pencabutan izin, hingga denda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang menjelaskan sanksi berupa pembayaran ganti rugi tetap diterapkan bagi perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). "Ganti kerugian lingkungan berlaku tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan," kata Bambang mengutip salah satu pasal di RUU Omnibus Law.
 
Rabu, 12 Februari 2020, pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI. Draf terdiri atas 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Draf akan dibahas pemerintah dengan tujuh komisi di DPR.
 
Sebelum masuk ke tahap pembahasan, draf RUU Omnibus Law ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus lantas membuka ruang kepada seluruh elemen publik untuk memberikan masukan.
 
Sejumlah elemen masyarakat menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai kemunduran hukum di Indonesia. Pemerintah dianggap mengabaikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dari ancaman bencana.
 
"Ditandatanganinya Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup," kata Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Boy Even Sembiring, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif