Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo. Foto: MI/Susanto.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo. Foto: MI/Susanto.

DPR Segera Rampungkan 5 RUU

Nasional ruu kuhp
Antara • 16 Mei 2019 10:00
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaganya segera merampungkan lima rancangan undang-undang (RUU) hingga masa sidang kelima yang akan berakhir pada 25 Juli 2019.
 
"Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi DPR, pimpinan pansus DPR, dan pimpinan legislasi DPR RI, kami optimistis lima RUU tersebut bisa diselesaikan pada masa sidang ini," ujarnya di Jakarta melansir Antara, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Lima RUU tersebut yaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Jabatan Hakim, RUU Pemasyarakatan, RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU Ekonomi Kreatif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Bambang, dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para ketua pansus dan panja RUU serta ketua-ketua komisi di ruang rapat pimpinan DPR, masa sidang berikutnya akan dimulai Agustus hingga September 2019. Diharapkan ada empat RUU yang bisa diselesaikan, yaitu RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Perkoperasian serta RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 
Baca juga:RUU Jabatan Hakim Perketat Seleksi Hakim
 
Sementara, dia berharap RUU KUHP bisa diselesaikan pada masa sidang ini, sehingga bisa menjadi kado Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. "DPR dan Pemerintah memandang penting menyelesaikan RUU KUHP, karena sampai saat ini kita masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda," ungkapnya.
 
Bambang menilai penyelesaian RUU KUHP penting. Ia mengingatkan kembali tanggung jawab penyelesaian RUU tidak hanya di DPR. Pemerintah, kata dia, punya tanggung jawab yang sama.
 
"Sebab, sebuah RUU tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pembahasan serta keputusan bersama antara DPR dan Pemerintah," jelas dia.
 
Politikus Partai Golkar ini mengungkap, hambatan yang sering dihadapi DPR dalam pembahasan RUU adalah ketidakhadiran menteri yang diberikan tugas oleh presiden untuk membahasnya bersama legislator. Karenanya untuk memaksimalkan capaian legislasi, pimpinan dewan sepakat akan mengirimkan surat kepada menteri terkait untuk aktif hadir dalam pembahasan RUU.
 
"Ketidakhadiran menteri ini sudah pernah kita sampaikan kepada Presiden karena sangat mengganggu kinerja legislasi DPR," kata dia.
 
Ia menambahkan seluruh fraksi di DPR RI telah sepakat untuk fokus menuntaskan sejumlah RUU yang menjadi prioritas.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif