Suasana diskusi bertajuk “Menagih Penuntasan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998”, di kawasan Cikini,  Jakarta Pusat, Kamis 28 Maret 2019.
Suasana diskusi bertajuk “Menagih Penuntasan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998”, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 28 Maret 2019.

Isu Pelanggaran HAM 98 Tak Terkait Pemilu

Nasional pelanggaran ham
28 Maret 2019 15:00
Jakarta: Isu pelanggaran HAM berat 97-98 yang kembali muncul dipastikan tak terkait dengan Pemilu 2019. Kasus itu memang sudah sewajarnya terus dikawal agar dapat dituntaskan dan diketahui siapa dalang di balik penculikan para aktivis saat itu.
 
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho, dalam diskusi bertajuk “Menagih Penuntasan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998”, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 28 Maret 2019.
 
Bernard menegaskan, isu itu akan terus disuarakan bersama dengan elemen-elemen yang lain, termasuk para aktivis 98 dari organisasi lain yang berkomitmen mengungkap kasus ini. “Karena isu pelanggaran HAM berat ini kan salah satu amanat dari perjuangan reformasi 98,” ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bernard menegaskan, isu penculikan dan penghilangan aktivis 97 dan 98 tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Karena Rumah Gerakan 98 juga mendorong agar Presiden Joko Widodo serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat itu.
 
“Kita tekankan kembali, konsolidasikan seperti yang tadi saya bilang, untuk kita melakukan aksi-aksi di lapangan,” ujarnya.
 
Ia menyayangkan ada sejumlah aktivis 98 yang berada di kubu pasangan calon presiden menilai isu penculikan dan penghilangan aktivis 97 dan 98 hanya merupakan komoditas politik.
 
“Justru yang saya sayangkan aktivis 98 yang ada di kubu 02, yang selalu menyatakan bahwa isu ini hanya muncul pada momen Pilpres. Mereka menyebut isu ini kaset rusak yang diputar kembali, terus isu ini disebut sudah tidak aktual, mereka bahkan menuding ini komoditas politik dan segala macam,” tegasnya.
 
Bernard juga menyayangkan sejumlah rekomendasi Pansus DPR belum terwujud. Namun, ia mengakui penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa reformasi membutuhkan perjuangan yang panjang.
 
“Kalau bicara perkembangan sampai hari ini masih mentok, karena rekomendasi Pansus DPR yang seharusnya difollow up pemerintahan SBY dengan mengeluarkan Keppres untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, dan akan mencari korban yang hilang dan memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban, itu sampai hari ini kan belum terwujud,” ucapnya.
 
Hal senada diungkapkan aktivis 98 John Muhammad yang menyebut perjuangan atas isu HAM tidak terkait urusan politik elektoral.
 
Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menilai tidak ada istilah layu untuk perjuangan kemanusiaan, apalagi soal korban yang terkait dengan politik dan perjuangan reformasi saat itu.
 
Ray menilai, secara politik, isu HAM tidak cukup seksi dan terbukti tidak mendowngrade suara calon presiden. "Namun harus ada kelompok yang terus menyuarakan isu ini, untuk pressure dan merawat ingatan," kata Ray.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif