PSI Ungkap Pemborosan Perjalanan Dinas DPR
Ilustrasi.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkap borosnya biaya perjalanan dinas anggota DPR RI. Penyebabnya, duit diberikan secara utuh di muka (lupsum) tanpa harus ada pertanggungjawaban.
 
Juru bicara PSI bidang hukum Dini Purwono mengatakan, tim riset caleg PSI menemukan adanya kebocoran anggaran biaya kunjungan kerja anggota dewan.
 
"Tim riset menemukan salah satu titik kebocoran uang rakyat terjadi karena biaya kunjungan kerja atau perjalanan dinas di DPR diberikan di muka (lumpsum). Seharusnya dengan sistem biaya riil (at cost)," kata Dini dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 September 2018.
 
Dini mengatakan, DPR menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1990 sebagai senjata untuk kunjungan kerja tanpa harus melaporkan pertanggungjawaban atas uang rakyat yang digunakan.
 
"Aturan itu memang tidak mewajibkan adanya pertanggungjawaban biaya perjalanan. Tapi, lembaga pemerintah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2012 yang menerapkan sistem biaya riil atau at cost untuk biaya perjalanan," ujar caleg PSI DPR RI dapil Semarang, Kendal, dan Salatiga itu.
 
Dini menyayangkan DPR tidak mengikuti langkah yang dilakukan pemerintah dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas.
 
"DPR hanya menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas. Tidak ada pertanggungjawaban," ujarnya.
 
Menurutnya, jika tidak ada pertanggungjawaban berdasarkan biaya riil, tidak tertutup kemungkinan terjadi manipulasi biaya perjalanan. Dini mengilustrasikan, biaya pembelian tiket pesawat kelas bisnis bisa saja dibelanjakan untuk beli tiket kelas ekonomi agar selisih uang bisa masuk saku pribadi.
 
"Untuk perjalanan ke Washington pulang pergi, selisihnya bisa puluhan juta rupiah. Itu namanya penghamburan. Selisih uang itu kan lebih baik dipakai untuk rakyat," kata Dini.
 
Dalam kasus ini, PSI hendak mengubah sistem di DPR karena adanya kekurangan. PSI tidak bermaksud mengusik para anggota dewan sehingga partai-partai lama mencela dan menuding PSI.
 
“Saya tegaskan, ini masalah sistem. Selama PP No 61 Tahun 1990 tak direvisi, maka perampokan uang rakyat di DPR dilakukan secara legal. Karena manipulasi biaya perjalanan dinas anggota dewan akan terus terjadi," ujarnya.

Baca: Anggaran Dinas Anggota DPR Fantastis, Perlu Aturan Baku

Dini mengungkapkan, setelah PSI meluncurkan gerakan `Bersih-Bersih DPR` dan meramaikannya di media, banyak anggota dewan yang melakukan tekanan.
 
"Pekan lalu kami mengundang para wartawan untuk berbincang soal ini, dan kami mendapat tekanan dari berbagai pihak yang merasa zona nyamannya terusik," kata Dini.
 
Meski demikian, reaksi positif juga diberikan dari kelompok sipil seperti Ray Rangkuti (Lingkar Madani) dan Titi Anggarini Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang mendukung gagasan PSI.
 
"Semangat yang kami bawa adalah melawan korupsi, kalau terjadi penolakan untuk perubahan yang lebih baik, barangkali mereka tidak memiliki semangat yang sama," kata Dini.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id