Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Naskah UU Cipta Kerja Dirilis ke Publik Usai Diteken Jokowi

Nasional jokowi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Nur Azizah • 23 Oktober 2020 15:26
Jakarta: Istana Kepresidenan menyebut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dibuka ke publik usai diteken Presiden Joko Widodo. Naskah omnibus law itu sedianya telah diserahkan DPR kepada Istana pada Rabu, 14 Oktober 2020.
 
"(Dirilis) setelah naskah UU ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara RI (Republik Indonesia) dan berita negara RI," kata juru bicara Presiden bidang hukum Dini Purwono dalam pesan tertulis di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.
 
Terkait polemik penambahan jumlah halaman dari 812 menjadi 1.187, Dini menjelaskan hal itu disebabkan penyuntingan margin dan bentuk huruf. Semua naskah UU harus sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan Sekretariat Negara (Setneg).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, penyuntingan ini sesuai Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal itu mengatakan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya kejelasan rumusan.
 
"Jadi, proses cleansing yang dilakukan oleh Setneg adalah dalam rangka memastikan bahwa asas kejelasan rumusan tersebut terpenuhi," tutur dia.
 
Dini juga mengakui Pasal 46 terkait minyak dan gas bumi hilang dari naskah omnibus law. Pasal itu sengaja dilenyapkan lantaran tidak ada di naskah akhir dari DPR.
 
"Karena dalam rapat Panja (Panitia Kerja DPR) memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke undang-undang existing," kata Dini.
 
Baca: Istana Ungkap Alasan Pasal 46 Hilang di UU Cipta Kerja
 
Namun, Dini menegaskan tidak ada perubahan substansi UU Ciptaker begitu masuk ke Istana. Ia menyebut pengeditan naskah omnibus law tak masalah selama tak menyangkut isi.
 
"Dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif, tipo, dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat Panja dan Baleg (Badan Legislasi) DPR," jelas Dini.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif