Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. ANT/Wahyu Putro.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. ANT/Wahyu Putro.

Tiga Menteri Jokowi Telah Membarui LHKPN

Nasional lhkpn
Desi Angriani • 04 Desember 2019 19:23
Jakarta: Sebanyak tiga menteri Kabinet Indonesia Maju mengeklaim sudah membarui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Laporan itu telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku melaporkan LHKPN semasa menjabat anggota DPR periode 2014-2019. Ia membarui laporan tersebut tahun ini secara daring.
 
"Sudah dong, punya saya update terus, sudah lama sekali. Saya daftar secara daring, mau lihat kamu tanda terimanya?" kata Jhonny ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, pelaporan LHKPN penting dilakukan pejabat negara. Selain mencerminkan akuntabilitas dan integritas, LHKPN menjadi kunci menyelenggarakan pemerintahan bersih dari korupsi.
 
"Setiap tahun waktu jadi anggota DPR sudah ada LHKPN baru, kalau enggak ya enggak dilantik, kan begitu dulu. Kita kan dilantik berarti sudah kan," katanya.
 
Hal serupa disampaikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia mengeklaim telah melaporkan LHKPN saat menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2015–2019.
 
"Waktu anggota Wantimpres terakhir saya juga sudah kasih," katanya.
 
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengeklaim menjadi menteri Jokowi pertama yang melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan tersebut juga sudah diperbaharui.
 
"Sudah lama saya lapor. Ada apa ini nanya-nanya? Ada masalah apa dengan itu? Saya termasuk yang pertama," tegas dia.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaklumi enam menteri Kabinet Indonesia Maju belum melapor LHKPN. Lembaga antirasuah masih menunggu laporan itu.
 
Saat ini pelaporan LHKPN lebih mudah. Ada mekanisme pelaporan daring yang bisa diakses penyelenggara negara.
 
"(Mereka) berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal baru oleh bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, tim LHKPN di KPK akan mendampingi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 3 Desember 2019.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif