Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta

Mahfud Sebut UU Masih Diperjualbelikan

Nasional undang-undang Omnibus Law
Damar Iradat • 19 Desember 2019 15:08
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut proses pembuatan undang-undang (UU) masih kacau. Akibatnya, penegakan hukum tak optimal.
 
"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak menjelaskan aturan mana yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan UU hingga peraturan daerah (perda) masih bisa dipesan. Aturan dibentuk berdasarkan keinginan orang tertentu yang mensponsori.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tidak hanya itu, saat ini banyak pihak yang mengeluhkan soal peraturan yang tumpang tindih. Hal ini membuat pemerintah memutuskan membuat omnibus law dengan membuat UU mengenai satu isu besar yang dapat mencabut beberapa UU sekaligus.
 
Masalah hukum ini, lanjut dia,rasa keadilan sering ditabrak formalitas-formalitas hukum atau otoritas yang menerbitkan aturan. Di sisi lain, ia menjelaskan penegakan hukum memiliki dua cabang. Pertama, jika terjadi konflik perkara berujung di pengadilan.
 
"Tapi kalau tidak ada konflik, itu pelaksanaan aturan sehari-hari di birokrasi pemerintahan, itu penegakan hukum. Pelaksanaan aturan sehari-hari tanpa konflik," papar Mahfud.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif