Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya. Foto: Medcom.id/Amaluddin
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya. Foto: Medcom.id/Amaluddin

Baleg Sebut Omnibus Law Perlu Menyatukan 74 UU

Nasional Omnibus Law
Arga sumantri • 05 November 2019 19:52
Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya ingin 74 undang-undang disederhanakan. Dia ingin undang-undang yang disatukan menjadi produk legislasi yang harmonis.
 
Willy menyebut ada sejumlah permasalahan yang perlu disikapi pemerintah terkait wacana omnibus law atau penyatuan undang-undang.
 
"Masalahomnibus law ini mungkin sekitar 74 undang-undang yang disederhanakan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Willy memerinci, sebanyak 22 UU di antaranya berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sedangkan, sekitar 20 UU berhubungan dengan investasi. Dia menambahkan ada regulasi tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
 
Politikus NasDem itu menyebut masalah omnibus law bukan sekadar penyederhanaan undang-undang. Namun, undang-undang yang disatukan perlu menjadi produk legislasi yang harmonis.
 
"Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mungkin satu sama lain tidak harmonis," kata Willy.
 
Willy mengatakan situasi ini jadi pokok persoalan. Terlebih, Presiden Joko Widodo ingin omnibus law rampung cepat. Dia menyebut penuntasan omnibus law bukan seperti membangun Candi Prambanan dalam semalam.
 
"Kita harus ingat di level kementerian saja butuh koordinasi, lalu bagaimana kompartemen turunannya," ujar dia.
 
Willy menegaskan, Baleg DPR mendukung political will Jokowi terkait omnibus law. Wacana ini muncul buat mengatasi masalah cipta lapangan kerja, UMKM, dan investasi.
 
"Bagaimana prosesnya kita menunggu, karena ini inisiatif pemerintah. Tapi baleg bersiap-siap kemudian bisa senapas, seiring dan sejalan dengan usulan pemerintah," tutur dia.
 
Presiden Joko Widodo menelurkan wacana omnibus law pada dua UU, yaitu UU Pemberdayaan UMKM dan UU Cipta Lapangan Kerja.
 
Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda menjadi suatu peraturan besar.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif