Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.
Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.

Jokowi Menyesalkan Kekerasan di Myanmar Terus Terjadi

Nasional Jokowi konflik myanmar asean Kudeta Myanmar
Dhika Kusuma Winata • 22 Januari 2022 17:48
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan kekerasan di Myanmar terus berlanjut pascakudeta yang terjadi tahun lalu. Sikap militer Myanmar dinilai tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima poin konsensus ASEAN.
 
Ini disampaikan Jokowi kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, melalui via telepon pada Jumat, 21 Januari 2022. Myanmar bahkan dinilai tidak menghormati upaya pedamaian di negaranya.
 
"Kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ucap Jokowi melalui keterangan pers, Sabtu, 22 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PM Hun Sen selaku Ketua ASEAN baru-baru ini melakukan lawatan ke Myanmar. Namun, militer Myanmar dianggap tidak menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan krisis.
 
Pasalnya, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi justru diberikan tambahan hukuman empat tahun. Jokowi kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar.
 
Jokowi menegaskan pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama dalam konsensus. "Pelaksanaan 5 poin konsensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5 poin roadmap-nya tatmadaw (militer Myanmar). Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," kata Jokowi.
 
Baca: Jokowi Tegaskan Konsensus ASEAN untuk Selesaikan Krisis Myanmar
 
Jokowi menegaskan otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap utusan khusus Ketua ASEAN untuk bisa berkomunikasi segera dengan semua pihak di negara itu. Komunikasi sangat penting untuk membuka jalan dialog nasional yang inklusif.
 
"Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," kata dia.
 
Jokowi menegaskan Indonesia tetap konsisten jika tidak ada kemajuan signifikan implementasi lima poin konsensus. Myanmar hanya akan diwakili non political level di pertemuan-pertemuan ASEAN. Hal itu juga akan berlaku terkait rencana pelaksanaan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif