Mengembalikan Rezim Demi Kekuasaan Berbahaya
Pengamat Politik Yunarto Wijaya. (Foto: MI/Ramdani)
Jakarta: Pengamat Politik Yunarto Wijaya mengaku tak dapat menafikan ada beberapa program era Orde Baru yang saat ini masih dijalankan. Keberhasilan Orde Baru dalam program Keluarga Bencana, Posyandu, dan Puskesmas patut diapresiasi.

Namun, kata dia, jangan hanya demi kekuasaan kekuasaan, hal lain yang menimbulkan kontroversi termasuk yang membuat Soeharto digulingkan diabaikan begitu saja.

"Jangan sampai ketika kita ingin mengembalikan rezim, kita mengembalikan lagi kekuasan itu kepada orang-orang yang hanya ingin menikmati kekuasaan. Berbahaya," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 22 November 2018.


Menurut Yunarto, mengembalikan rezim Soeharto sebagaimana narasi yang dilontarkan Titiek Soeharto hanya akan dinikmati oleh elite-elite yang pernah menikmati masa itu. Terlepas dari penting atau tidak untuk rakyat.

Ia mengatakan kepentingan elite politik dalam narasi mengembalikan rezim Orde Baru dan kepentingan masyarakat adalah dua hal yang harus dipisahkan. Ketika kontestasi pemilu difokuskan untuk masyarakat, yang dilakukan semestinya adalah adu program sesuai dengan konteks kekinian, bukan dengan narasi tanpa 'isi'.

"Jadi harus dipisahkan agar tidak sesat pikir hanya karena politik balas dendam antar-rezim," ungkapnya.

Yunarto menilai narasi yang dibangun oposisi terkait kembali ke Orde Baru tidak dibarengi dengan data sebagaimana mestinya. Contoh, isu antiasing yang disebut ada pada era pemerintahan Joko Widodo Indonesia cenderung jadi jongos. Berbeda dengan misalnya pada masa Soeharto.

Faktanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri memberikan kelonggaran luar biasa pada aliran dana asing. 

"Apakah dengan itu pendukung Orde Lama bisa mengatakan itu bukti Orde Baru jongos lalu kita terjebak pada stigma itu? Kalau seperti itu kita tidak akan pernah bisa mendapatkan dialektika yang baik," kata dia.

Contoh lain, kata dia, rezim Jokowi dikatakan aseng karena kemudahannya memberikan konsesi lebih kepada keturunan Tionghoa atau tenaga kerja asing (TKA). Padahal jika ditilik lebih jauh, zaman Orde Baru sudah lebih dulu menggunakan istilah Sembilan Naga atau Taipan sebelum rezim saat ini yang menggunakan istilah Game of Throne dalam isu ekonomi.

Hal-hal seperti inilah yang menurut Yunarto perlu harus dibahas satu per satu. Bagaimana keberhasilan masing-masing rezim terkait dengan program yang mereka jalankan bukan dengan membandingkan siapa yang lebih baik.

"Jadi konteksnya berbeda. Tapi jangan sampai ketika kita anti-Orde Baru kita kemudian membandingkan dengan rezim sebelumnya. Logika-logika ini yang tengah dibangun oleh sekelompok orang," jelasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id