Jokowi Minta DPR Tak Banyak Buat Undang-Undang
Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Lis Pratiwi
Solo: Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Bambang Soesatyo dan kepala daerah untuk tidak banyak membuat regulasi. Sebab, langkah itu dinilai menjadi penghambat dalam menghadapi perubahan global.

“Menurut saya, daerah saya kira tidak perlu Perda banyak-banyak. Nambahi pusing. Regulasi-regulasi di tingkat pusat, Pak Ketua DPR (Bambang Soesatyo) mohon maaf, undang-undang juga tidak usah terlalu banyak,” kata Jokowi saat penutupan Rapimnas KADIN Indonesia 2018 di Solo, Rabu, 28 November 2018.

Jokowi menuturkan, perubahan global berlangsung sangat cepat. Perubahan itu terus dibahas dalam forum-forum internasional. Karena itu, lanjut dia, pemimpin harus siap menghadapi ketidakterdugaan.


“Karena regulasi terlambat, perubahan sudah ada. Peraturannya belum ada, ininya (perubahan) sudah lari kencang. Artinya apa? Yang gugup bukan hanya negara kita, yang lain juga sama,” tutur dia.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan pun saat ini tak ingin adanya peraturan atau company without the rule atau company almost without the rule. Karena negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat.

Baca: Pembuatan UU Dinilai Minim Kajian Akademik

“Ruwet sendiri tidak bisa merespons perubahan, aturan jangan banyak-banyak,” tegas dia.

Jokowi ingin Indonesia menjadi negara yang cepat, tanpa harus memproduksi regulasi yang justru menghambat masuknya investasi.

"Kita butuh pemimpin-pemimpin yang open minded. Karena perubahan cepat sekali, jangan sampai pemimpin terkaget-kaget saja,” pungkas dia.





(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id