Diskusi soal RKUHP - Medcom.id/Ilham Wibowo.
Diskusi soal RKUHP - Medcom.id/Ilham Wibowo.

Pengesahan RKUHP Berpotensi Maladministrasi

Nasional rancangan kuhp
Ilham wibowo • 05 Mei 2019 17:12
Jakarta: Pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) diminta tidak buru-buru dilakukan hingga seluruh masalah diselesaikan. Pada masa sidang V DPR RI 2018/2019 perlu dilakukan pembahasan lanjutan secara terbuka.
 
Peneliti Aliansi Nasional Reformasi KUHP Meidina Rahmawati mengatakan perkembangan perubahan RKUHP yang dihasilkan dari rapat internal pemerintah belum sepenuhnya dapat dikawal masyarakat. Rapat tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diakses publik.
 
"Sekalipun pemerintah menyatakan terus membahas RKUHP, tidak ada satu pun perkembangan draft yang diberikan kepada masyarakat," kata Meidina dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 5 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, beberapa perubahan krusial yang kerap terjadi dalam pembahasan RKUHP ini berasal dari rapat internal pemerintah. Publik juga tidak pernah mengetahui pihak-pihak yang ikut serta dalam setiap agenda rapat tersebut.
 
"Apakah lembaga negara terkait juga dilibatkan, lantas pemerintah dan DPR secara tiba-tiba mengklaim RKUHP telah selesai 99 persen dan siap disahkan pada masa sidang V yang rencananya berlangsung mulai 8 Mei 2019," tutur dia.
 
Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah dan DPR tidak buru-buru mengesahkan RKUHP. Masa sidang V DPR RI juga harus membuka semua perkembangan pembahasan RKUHP yang telah dilakukan untuk menjamin akuntabilitas pembentukan RKUHP.
 
"Selama masa sidang setiap pembahasan RKUHP di semua tahapan harus dilaksanakan terbuka untuk publik karena RKUHP mengatur secara luas aspek hidup masyarakat yang berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia," ujarnya.
 
(Baca juga:18 Masalah Dinilai Belum Diselesaikan dalam RKUHP)
 
Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, mengatakan diperlukan proses harmonisasi mendalam agar penyusunan draft RKUHP yang memakan waktu lama ini tidak kembali memunculkan polemik di masyarakat. Ia sepakat seluruh tahapan pembahasan RKUHP perlu memenuhi syarat seperti transparansi.
 
"Dalam proses ini satu saja ada syarat yaitu keterbukaan kalau tidak dilakukan tentu punya potensi maladministrasi," kata Ninik.
 
Ninik menegaskan pembahasan seluruh RKUHP perlu dilakukan secara transparan. Akses masyarakat mudah mengetahui juga menjadi penting sebagai bagian dari implementasi dari RKUHP itu sendiri.
 
"KUHP ini mengatur semua keterbatasan semua orang pada setiap aktivitas, punya implikasi yang akan dirasakan kita semua," ungkapnya.
 
Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RKUHP juga diminta lebih teliti dan terlebih dahulu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Jangan sampai, kata Ninik, muncul berbagai gugatan di Mahkamah Konstitusi yang mestinya bisa selesai pada saat penyusunan.
 
"Perlu dipastikan betul proses harmonisasi pada keterpaduan perencanaan dan sistem hukum yang sama. Ombudsman punya kewenangan pengawasan, apakah sudah sesuai prosedur untuk seluruh tahapan," pungkas dia.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif