Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Jubir Prabowo Jawab Tudingan Mafia Alutsista Mister M', Rabu, 12 Mei 2021. Foto: Medcom.id
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Jubir Prabowo Jawab Tudingan Mafia Alutsista Mister M', Rabu, 12 Mei 2021. Foto: Medcom.id

Dahnil Anzar Luruskan Soal PT Tak Wajar di Kemhan

Nasional alutsista tni tni pertahanan negara industri pertahanan Kementerian Pertahanan Crosscheck
Fachri Audhia Hafiez • 12 Mei 2021 18:36
Jakarta: Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, meluruskan dugaan adanya perseroan terbatas (PT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Perusahaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
 
"Kalau ada perusahaan ya perusahaan yang dibawahi YKPP (Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan)," kata Dahnil dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Jubir Prabowo Jawab Tudingan Mafia Alutsista Mister M', Rabu, 12 Mei 2021.
 
Menurut dia, YKPP membawahi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan prajurit TNI. Yayasan itu punya beberapa badan usaha untuk mengurusi beberapa bisnis, termasuk perumahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jubir Prabowo Minta Connie Ungkap Mafia Alutsista Mr M
 
"Mereka mengurusi terkait dengan perusahaan perumahan prajurit, kebutuhan prajurit, dan sebagainya," terang Dahnil.
 
Dahnil menegaskan tidak ada praktik kongkalikong pada perusahaan-perusahaan di bawah YKPP. Setiap pengadaan alutsista diawasi ketat.
 
Menhan Prabowo disebut terjun langsung mengawasi pengadaan. Adanya mark up atau kongkalikong dipastikan bisa terungkap.
 
"Pak Prabowo sangat ketat mengawasi itu karena beliau berkomunikasi langsung dengan negara produsen, dengan diplomasi pertahanan yang sangat intensif," ucap Dahnil.
 
Prabowo, kata Dahnil, juga berkomitmen menjujung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan alutsista. Kemhan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengawasan.
 
"Karena yang ingin didapatkan Pak Prabowo adalah kualitas memperkuat pertahanan RI," kata Dahnil.
 
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menemukan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) di dalam Kemhan. Hal itu dinilai tidak wajar. 
 
Connie menegaskan adanya industri pertahanan yang semu atau palsu bukan hal baru. Dia sudah menyampaikan hal itu pada era menhan sebelum Prabowo.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif