"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," kata Azis, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.
Azis menyampaikan penyaluran bansos wajib dilakukan secara transparan dan akuntabilitas terjaga. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya juga harus berjalan baik.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Setiap data warga yang berhak memperoleh bansos pun harus divalidasi hingga ke tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). "Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," tuturnya.
Politikus Partai Golkar itu meyakini langkah itu dapat menghilangan praktik-praktik korupsi. Terutama, pemotongan dana dalam setiap tingkatan penyaluran bansos.
Baca: Ribuan Penerima Bansos Covid-19 di Jember Tak Tepat Sasaran
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri dan kepala daerah mengawal pengiriman bansos uang tunai. Pengiriman bansos harus cepat dan tepat sasaran.
"Tolong diawasi. Ini tidak ada potongan apa pun, sehingga dampak ekonominya segera muncul dan meningkatkan perekonomian kita," ujar Jokowi di Istana Negara saat meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia, Jakarta Pusat.
Bansos tunai diberikan dari Januari hingga April 2021. Bantuan yang diberikan Rp300 ribu per bulan untuk tiap kepala keluarga.
(AZF)
