ASN. Foto: MI/Ramdani
ASN. Foto: MI/Ramdani

Revisi UU ASN, Kementerian PANRB Tolak Honorer Langsung Diangkat Jadi PNS

Nasional birokrasi pns reformasi birokrasi ruu asn ASN
Anggi Tondi Martaon • 09 April 2021 01:32
Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menolak sejumlah usulan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya soal pegawai honorer langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 
"Pengangkatan langsung itu bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa," kata Menteri PAN Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja di Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 April 2021.
 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyebutkan alasan Kementerian PANRB menolak pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS untuk mengedepankan keadilan. Pasalnya, kebijakan ini dianggap membatasi kesempatan putra-putri bangsa menjadi PNS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Menpan RB Larang ASN Mudik Lebaran
 
"Karena peluangnya tertutup dengan dilakukan pengangkatan tenaga honorer tersebut," ungkap dia.
 
Dia juga menolak usulan penetapan kebutuhan ASN dimasukkan ke dalam revisi. Pasalnya, masalah ini sudah diatur dalam aturan teknis.
 
"Sehingga tidak perlu diatur dalam revisi UU ASN," sebut dia.
 
Sikap serupa juga ditunjukkan pada usulan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masuk ke dalam revisi UU ASN. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
 
Aturan ini, kata Tjahjo, sudah mengatur mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi PPPK. Hal itu dilakukan melalui lembaga pengelola pensiun. 
 
Selain itu, Tjahjo mengajukan sejumlah usulan perlu dipertimbangkan. Salah satunya penghapusan Komisi ASN (KASN). Tugas, fungsi, dan kewenangan KASN dapat dialihkan kepada Kementerian PANRB.
 
"Kami memahami lebih baik dalam satu komando sajalah yang urusan CPNS, urusan sistem merit, urusan pengalihan jabatan, dan sebagainya, yaitu dalam Kementerian PANRB," ujar dia.

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif