Ketua DPR Sebut 28 RUU Masih Pembahasan Tingkat I
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id
Jakarta: Masa reses telah usai. DPR RI kembali menjalankan tugas dan fungsinya pada Masa Persidangan V  Tahun Sidang 2017-2018.

Tugas dan fungsi DPR RI dari sektor legislasi masih menumpuk. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, setidaknya 28 RUU masih dalam pembicaraan tingkat I. 

"Terdapat 28 RUU yang masih dalam tahap Pembicaran Tingkat I oleh DPR dan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun DPD," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam pidato pembukaan Masa Persidangan V  Tahun Sidang 2017-2018 di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.


Dari 28 RUU tersebut, terdapat 17 RUU yang pembahasannya sudah melebihi lima kali Masa Persidangan. RI6 itu berharap agar seluruh rancangan aturan segera diselesaikan pada masa sidang kali ini, yaitu:

- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- RUU tentang Wawasan Nusantara;
- RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- RUU tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
- RUU tentang Ekonomi Kreatif;
- RUU tentang Pertanahan;
- RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- RUU tentang Perkoperasian;
- RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- RUU tentang Jabatan Hakim;
- RUU tentang Pertembakauan;
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Dari daftar di atas, salah satu RUU yang menjadi sorotan yaitu Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diharapkan, RUU tersebut dapat segera disahkan dan menjadi payung hukum untuk memberantas teroris hingga ke akarnya.

"DPR sendiri bersama pemerintah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk mempercepat penyelesaian perubahan RUU Terorisme guna memberikan payung dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme, yang menjadi musuh bagi kita semua. Kami juga meminta sekali lagi kepada pemerintah agar bersikap satu suara dalam pembahasan RUU tersebut," ujar Bamsoet.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id