Pemda Diminta Secepatnya Cairkan THR Pegawai

K. Yudha Wirakusuma 06 Juni 2018 17:37 WIB
tunjangan hari raya
Pemda Diminta Secepatnya Cairkan THR Pegawai
Ketua DPR Bambang Soesatyo--Antara/Wahyu Putro
Jakarta: Kementerian dan lembaga pemerintahan terkait beserta Pemerintah Daerah (Pemda) diminta segera melakukan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun 2018. Selain itu, Komisi II DPR dan Komisi XI DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga diharapkan dapat segera bergerak. 

Baginya, kementerian itu seharusnya segera mendesak Pemda untuk segera memproses pencairan THR dan gaji ke-13.

"Mengingat alokasi dana untuk THR dan gaji ke-13 tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Juni 2018.


Baca: Kemenkeu Pastikan Tenaga Honorer Kementerian/Lembaga Dapat THR

Dia mengatakan, anggaran tersebut sudah diberikan dari Pemerintah Pusat. Serta sudah dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

"Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018 lalu.

Masalahnya, sejumlah Pemda keberatan dengan adanya penambahan komponen pada THR, yang meliputi gaji pokok dan tunjangan lainnya. Pasalnya, pemberian THR tahun ini bersumber dari kas pemda.

Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada dasarnya kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bukan kebijakan baru. Kebijakan ini telah ditetapkan sejak 2016. Penganggaran THR dan gaji ke-13 juga telah diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai pedoman penyusunan APBD.

Sri Mulyani juga menjelaskan THR dan gaji ke 13 telah dimasukkan dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2018.  Kata Sri, pada dasarnya pembayaran gaji bulanan, gaji-13 dan THR adalah memang tanggung jawab APBD yang didanai dari penerimaan umum APBD. 




(YDH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id