KPU Prediksi Data Ganda tak Sampai 25 Juta

Faisal Abdalla 10 September 2018 16:54 WIB
pemilu serentak 2019
KPU Prediksi Data Ganda tak Sampai 25 Juta
Pemilu. Ilustrasi: Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin jumlah data ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak sampai 25 juta. Jumlah data ganda dalam DPT diprediksi hanya berkisar 1-2 juta. 

"Dugaan ganda bisa kita ambil rata-rata mungkin sekitar angka 1 sampai 2 juta," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10 September 2018. 

Prediksi Viryan didasarkan pada temuan Bawaslu yang melaporkan ada 1 juta data ganda di 285 kabupaten/kota. Jumlah tersebut sudah mencapai 50 persen dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 


"Ya dari awalnya 76 daerah menjadi kurang lebih 285 daerah datanya itu satu juta. Jadi 285 kemudian kan berarti sampai 50 persen," pungkas dia. 

Prediksi KPU ini jauh dibawah angka 25 juta data ganda yang sempat diklaim ditemukan koalisi partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Namun begitu, KPU akan tetap menindaklanjuti temuan data ganda, baik dari parpol maupun Bawaslu dengan menurunkan data itu agar dicek KPU kabupaten/kota.

"Kami kemarin juga sudah hadir koordinasi dengan seluruh Bawaslu provinsi se-Indonesia menjelaskan tentang kondisi data ganda tersebut dan sekarang sejak pagi sampai sekarang sedang dilakukan pencermatan bersama. Jadi perwakilan partai politik, Bawaslu dan KPU melakukan pencermatan bersama," tandas dia. 

KPU menetapkan jumlah pemilih di dalam DPT nasional di dalam negeri sebanyak 185.732.093 jiwa. Jumlah pemilih ini terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.370 kelurahan/desa. 

Sementara itu, DPT di luar negeri ditetapkan sebanyak 2.049.791 pemilih. Rinciannya, 984.491 pemilih laki-laki dan 1.065.300 pemilih perempuan.

Namun begitu, KPU menyempurnakan DPT hingga 15 September 2018. Penyempurnaan DPT melibatkan Bawaslu, Kemendagri, hingga partai politik peserta pemilu. 




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id