Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Antara/Hafidz Mubarak A

Arahan dan Evaluasi Jokowi Sepekan Kondisi Covid-19

Nasional Virus Korona
Cindy • 02 Agustus 2020 11:10
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) membeberkan tiga arahan Presiden Joko Widodo dalam evaluasi seminggu terakhir terkait kondisi pandemi covid-19. Pertama, penyelesaian masalah ekonomi dan kesehatan tetap harus berjalan beriringan.
 
"Tetap mengintergrasikan ekonomi dan kesehatan. Tapi kesehatan masih prioritas," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti dalam acara Crosscheck Medcom.id berjudul Covid-19, Protokol Mulai Bobol?, Minggu, 2 Agustus 2020.
 
Brian mengatakan Jokowi tak ingin penanganan covid-19 kendor. Meski dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tetap harus bekerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, penanganan virus korona dikonsentrasikan di delapan provinsi dengan kasus tertinggi. Antara lain Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.
 
"Karena 74 persen kasus terjadi di delapan provinsi ini. Bukan berarti provinsi lain tidak, tapi ini jadi prioritas," ucap Brian.
 
Brian menambahkan Jokowi memberi arahan untuk memperbanyak dan mempercepat testing, tracing, dan treatment. Kemudian menurunkan angka kematian (case fatality rate), meningkatkan angka kesembuhan, dan mengendalikan kasus baru.
 
"Itu arahan yang harus diprioritaskan di delapan provinsi tersebut," ujar dia.
 
Baca: Positivity Rate Covid-19 di Jakarta Naik Jadi 7,2%
 
Terakhir, terkait stimulus penanganan covid-19 yang sudah dianggarkan pada 2020 sebanyak 695 triliun. Menurut dia, serapan stimulus penanganan masih rendah yakni baru 19 persen atau Rp 135 triliun.
 
"Arahan ada dua, dioptimalkan dan cepat. Ini arahan terakhir dari Presiden yang harus diterjemahkan segera oleh seluruh pihak dan optimalisasi oleh Komite Penanganan Covid-19," kata Brian.
 

(AZF)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif