Ilustrasi: Foto: MI/Arya Manggala
Ilustrasi: Foto: MI/Arya Manggala

Pemda Gunakan Belanja Daerah Bantu Aktivitas Belajar

Nasional pendidikan Virus Korona sekolah
Kautsar Widya Prabowo • 16 Juni 2020 01:27
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri melaui pemerintah daerah siap menyokong dana untuk aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Dana tersebut bersumber dari belanja tidak terduga.
 
"Belanja tak terduga dapat digunakan secara fleksibel untuk men-support proses belajar mengajar di daerah," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri, Eko Wibowo, dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 15 Juni 2020.
 
Aktivitas belajar mengajar hanya boleh dilakukan pada wilayah zona hijau atau tidak ada penambahan kasus positif covid-19. Namun wilayah tersebut tidak menutup kemungkinan berubah seiring tingkat kedisiplinan warganya dalam menaati protokol kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita monitor, kita antisipasi, dan harus kita respons pandemi ini," tuturnya.
 
Ia menambahkan perkembangan covid-19 setiap harinya akan menjadi bahan evaluasi. Pemerintah daerah harus bisa mengantisipasi perkembangan yang cepat, terutama penyelenggara pendidikan di tiap-tiap daerah.
 
"Perubahan yang kita hadapi ini kiranya dapat membuat proses belajar menjadi terkoreksi setiap hari mengikuti perkembangan yang terjadi," jelasnya.
 
Baca: Jenjang SD di Zona Hijau Baru Boleh Dibuka September
 
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengungkapkan terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota. Dengan begitu, mereka harus tetap belajar dari rumah. Ada pun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya sekitar enam persen.
 
"Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah," kata Nadiem, Senin, 15 Juni 2020.
 
Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang dibolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas (SMA/SMK) dan sederajat.
 
Setelahnya, pendidikan tingkat menengah dan sederajat (SMP/MI), lalu tahap berikutnya tingkat dasar dan sederajat. Semua itu dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan.
 
"Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali," terang Nadiem.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif