Ilustrasi PSBB. Medcom.id
Ilustrasi PSBB. Medcom.id

WHO Sarankan Indonesia Tak Relaksasi PSBB

Nasional Virus Korona PSBB
Nur Azizah • 19 Mei 2020 13:46
Jakarta: Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan Indonesia tak merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Termasuk, menggelar salat Idufitri di masjid atau di tanah lapang.
 
Tingkat risiko paparan atau Rasio Odds (RO) covid-19 (korona) di Indonesia masih di angka 1,11 poin. Relaksasi bisa dilakukan bila tingkat RO di bawah 1 poin.
 
"Jadi, kalau di bawah 1 baru mulai berpikir relaksasi, tapi kalau masih di atas 1,11 maka tidak boleh ada relaksasi," beber Menteri Agama Fachrul Razi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Badan Intelijen Negara (BIN) juga memprediksi kasus positif covid-19 akan meledak bila salat Idulfitri dilaksanakan di masjid atau lapangan. Razi menyebut saran ini menjadi dasar Kementerian Agama meminta umat Islam salat Idulfitri di rumah masing-masing.
 
"Bicara tentang pembatasan kegiatan keagamaan harus dilakukan di dalam rumah sendiri bersama keluarga inti dan pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum," ujar dia.
 
(Baca: Relaksasi PSBB Perlu Dibarengi Tes PCR Massal)
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melarang umat Islam menggelar salat Idulfitri di masjid maupun di lapangan. Umat Islam diminta salat Idulfitri di rumah masing-masing.
 
"Kesimpulannya, kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti salat berjemaah di masjid atau salat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang," kata Mahfud di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Mahfud mengatakan kegiatan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Ini juga tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kewilayahan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.
 
"Kegiatan keagamaan yang masif yang menimbulkan menghadirkan kumpulan orang banyak itu termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan," tegas Mahfud.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif