Nasib Honorer Dibahas Legislator
Ilustrasi--Guru Honorer--Antara/Syaiful Arif
Jakarta: Lintas kementerian bersama beberapa Komisi di DPR menggelar rapat gabungan membahas nasib tenaga honorer K-2. Status yang belum jelas kerap membuahkan polemik, terutama kebutuhan tenaga kerja dan pencairan anggaran. 

Rapat gabungan dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu hadir perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan. 

Turut hadir Kementerian Agama bersama Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI. Agenda rapat gabungan dilaksanakan di ruang rapat Badan Musyawarah, Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. 


Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan rapat gabungan ini bakal menyatukan pemahaman terkait kehadiran tenaga honorer. Kronologi hingga kriteria kehadiran pegawai non-PNS itu bakal dijelaskan. 

"Sampai sejauh ini yang berkembang di media massa, definisi tenaga honorer ini masih simpang siur. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan definisi tenaga honorer itu apa," ujar Setiawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. 

Baca: Tenaga Honorer Wajib Ikut Seleksi CPNS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer merupakan honorer yang bekerja setahun setelah 31 Desember 2005. Pegawai yang terlibat mesti memiliki rentang usia kerja 19 hingga 46 tahun. 

"Saat ini pemerintah berupaya keras, khususnya untuk memperbaiki kualitas SDM Aparatur dan ASN, supaya berdaya saing lebih baik lagi," tuturnya. 

Baca: Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru Honorer

Setiawan menuturkan persoalan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya dua PP tersebut. Regulasi telah ditekankan bahwa tenaga honorer yang ada harus diseleksi satu kali dan rangkaiannya sudah selesai.

"Yang saat ini berkembang adalah yang tidak lulus saat itu. Secara regulasi pemerintah telah ikuti aturan yang disepakati," ujarnya. 

Dia bilang data pada 2013 ada 438.000 tenaga honorer tidak lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil. Karenanya, pemerintah tak berwenang memberikan pencairan tunjangan lantaran pegawai tersebut masih menjadi tanggung jawab perekrut. 

"Kami ingin menanyakan balik sebetulnya tenaga honorer itu direkrut siapa? Artinya yang merekrutlah yang harus bertanggung jawab untuk (memberikan tunjangan) itu," ungkapnya. 




(YDH)