KPU Akan Batasi Sumbangan Dana Kampanye

Faisal Abdalla 12 Agustus 2018 17:14 WIB
pilpres 2019
KPU Akan Batasi Sumbangan Dana Kampanye
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Antara/Reno Esnir
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menggodok aturan pembatasan sumbangan dana kampanye. Aturan itu nantinya akan tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. 

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bagi pihak-pihak yang ingin memberikan sumbangan dana kampanye wajib ditransfer ke rekening khusus dana kampanye (RKDK). 

"Rekening ini milik partai politik karena peserta pemilu itu partai politik," kata Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Agustus 2018. 


Selain harus ditransfer ke rekening parpol, jumlah dana kampanye yang boleh disumbangkan juga akan dibatasi. Maksimal jumlah dana kampanye yang bisa disumbangkan sebesar Rp25 miliar. 

Berdasarkan draf PKPU Dana Kampanye pasal 10 disebutkan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak bernilai Rp25 miliar rupiah. 

Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang bersumber dari perseorangan dibatasi maksimal Rp2,5 miliar, serta dana kampanye dari perusahaan atau badan usaha non-pemerintah dibatasi maksimal Rp25 miliar. 

Sebelumnya, bakal cawapres Sandiag Uno akan membantu logistik kampanye untuk pemenangan dirinya dan bacapres Prabowo Subianto. Kampanye dijadwalkan berlangsung dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

"Rencana pembiayaan kampanye itu sangat pasti harus jadi pemikiran semua karena kampanye ini kan tidak murah, harus didukung oleh logistik yang kuat," kata Sandi di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta Utara. 

Baca: Isu Mahar Sandiaga Berpotensi Langgar UU Pemilu dan Tipikor

Sementara itu, ia memastikan tak ada mahar Rp1 triliun kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk kampanye. Hal itu menanggapi adanya dugaan mahar yang disebutkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

"Kita bisa pastikan itu tidak benar. Tidak benar mahar, karena semuanya harus sesuai undang-undang," ungkap suami Nur Asia itu.

Ia ingin Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berjalan damai dan lancar. Dia pun berharap pasangan calon yang berlaga pada Pilpres nanti transparan kepada masyarakat.





(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id